Jember (beritajatim.com) – Saran PDI Perjuangan kepada Bupati Muhammad Fawait agar meniadakan program Bunga Desaku atau Bupati Ngantor di Desa dan Kelurahan mendapat respons keras dari Achmad Imam Fauzi, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Jember, Jawa Timur.
“Jangan larang Bupati Fawait berbaur dengan rakyat dengan menggunakan APBD. Toh itu untuk rakyat. Daripada dibuat untuk kaum elite,” kata Fauzi kepada Beritajatim.com, Senin (23/3/2026).
Sebelumnya Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Jember yang juga Wakil Ketua DPRD Jember, Widarto, sempat menyarankan ditiadakannya Bunga Desaku untuk efisiensi anggaran pada masa krisis ekonomi.
Bunga Desaku adalah acara kunjungan langsung Bupati Muhammad Fawait secara bergiliran ke 226 desa dan 22 kelurahan untuk menyapa langsung masyarakat dan menyosialisasikan program-program pembangunan. Kegiatan itu selalu diikuti oleh para pejabat organisasi perangkat daerah.
“Mohon maaf. Saya bukan tidak sepakat dengan acaranya. Tapi acara itu bisa diganti, dan Bupati sudah melakukan sebetulnya selama ini,” kata Widarto, Minggu (22/3/2026).
Widarto menyebut acara siaran langsung di media sosial TikTok atau melalui kanal pengaduan Wadul Guse, sebagaimana dilakukan Bupati Fawait selama ini lebih efektif dan menyentuh masyarakat. Selain itu, biaya untuk siaran langsung media sosial jelas lebih murah dibandingkan menyelenggarakan Bunga Desaku.
Dengan tidak menggelar acara Bunga Desaku, Pemkab Jember juga menghemat biaya bahan bakar minyak yang digunakan kendaraan-kendaraan yang ditumpangi aparatur sipil negara untuk berangkat dan pulang ke lokasi acara.
“Hal-hal yang berbau mengumpulkan banyak orang, yang berbiaya tinggi, sudah harus kita hindari di tengah keterbatasan fiskal dan di tengah situasi ekonomi yang enggak mudah,” kata Widarto.
Fauzi menilai Widarto salah memahami konteks efisiensi. “Efisiensi konteks sekarang adalah efisiensi subsidi BBM, bukan efisiensi anggaran,” katanya.
“Artinya bukan tujuannya yang diubah, tapi cara mencapai tujuannya yang disesuaikan. Dan Bupati sudah mencontohkan dengan berangkat ke lokasi suatu acara dengan bersama-sama dalam satu mobil atau kendaraan,” kata Fauzi.
Fauzi juga membantah pernyataan Widarto yang menyebut warga secara psikologis tidak bebas menyampaikan unek-unek, karena acara Bunga Desaku dihadiri pejabat mulai dari kepala desa, camat, hingga bupati langsung. “Kalau dia mau ngomong aneh-aneh, pasti mikir, apalagi rakyat kecil,” kata Widarto.
Fauzi menegaskan bahwa tidak ada hirarki dalam acara Bunga Desaku. “Tidak ada relasi kuasa. Justru tanpa sekat di dalam penyampaian keluhan maupun usulan atau saran. Tidak ada ewuh pakewuh,” katanya. [wir]
