Jember (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Jember, Jawa Timur, menyarankan program ‘Bunga Desaku’ atau Bupati Ngantor di Desa dan Kelurahan ditiadakan untuk efisiensi anggaran pada masa krisis ekonomi.
Bunga Desaku adalah acara kunjungan langsung Bupati Muhammad Fawait secara bergiliran ke 226 desa dan 22 kelurahan untuk menyapa langsung masyarakat dan menyosialisasikan program-program pembangunan. Kegiatan itu selalu diikuti oleh para pejabat organisasi perangkat daerah.
“Mohon maaf. Saya bukan tidak sepakat dengan acaranya. Tapi acara itu bisa diganti, dan Bupati sudah melakukan sebetulnya selama ini,” kata Ketua DPC PDI Perjuangan Jember Widarto, Minggu (22/3/2026).
Widarto menyebut acara siaran langsung di media sosial TikTok atau melalui kanal pengaduan Wadul Guse, sebagaimana dilakukan Bupati Fawait selama ini lebih efektif dan menyentuh masyarakat.
“Saya yakin masyarakat kita lebih nyaman menyampaikan persoalan-persoalan ketika live TikTok, live IG di Wadul Guse, dibanding ketemu langsung saat Bunga Desaku,” kata Widarto.
Saat Bunga Desaku, warga justru tidak bisa bebas menyampaikan unek-unek. “Anda bisa bayangkan ketika Bunga Desaku bagaimana psikologi warga, karena ada Pak Camat, Pak Kades, dan macam-macam. Kalau dia mau ngomong aneh-aneh, pasti mikir, apalagi rakyat kecil,” kata Widarto.
Ini berbeda dengan di media sosial. “Kalau di medsos, dia tidak berhadapan langsung dengan Bupati, mau menyampaikan apapun saya yakin lebih los. Jadi kalau tujuiannya menyerap aspirasi masyarakat, sebetulnya bisa dan sudah dilakukan Bupati melalui live Wadul Guse Tidak perlu ada Bunga Desaku,” kata Widarto.
Selain itu, biaya untuk siaran langsung media sosial TikTok maupun Instagram jelas lebih murah dibandingkan menyelenggarakan Bunga Desaku. “Hal-hal yang berbau mengumpulkan banyak orang, yang berbiaya tinggi, sudah harus kita hindari di tengah keterbatasan fiskal dan di tengah situasi ekonomi yang enggak mudah,” kata Widarto.
Dengan tidak menggelar acara Bunga Desaku, Pemkab Jember juga menghemat biaya bahan bakar minyak yang digunakan kendaraan-kendaraan yang ditumpangi aparatur sipil negara untuk berangkat dan pulang ke lokasi acara.
“Soal BBM ini bukan hanya soal ketersediaan, tapi juga beban subsidi yang terlalu besar. Jadi jangan salah mengartikan. Menteri ESDM menyampaikan kalau stok aman, karena bisa beli dari tempat yang lain. Tapi harganya yang kemungkinan naik atau beban subsidinya yang perlu dipikirkan,” kata Widarto.
Kendati PDI Perjuangan bukan partai pemerintah, Widarto tak ingin Anggaran Pendapatan Belanja Negara jebol.
“Kalau APBN jebol, sudah pasti kepercayaan publik, kepercayaan investor, kepercayaan dunia kepada kita hilang. Lembaga internasional pemeringkat layak investasi itu memeringkat terus, apakah negara itu layak investasi atau tidak,” katanya.
Dalam situasi ini, menurut Widarto, pemerintah harus memberikan contoh penghematan dan efisiensi kepada masyarakat. “Masyarakat diimbau berhemat, pemerintah memberikan contoh,” katanya. [wir]
