Mojokerto (beritajatim.com) – Badan Pusat Statistik (BPS) memastikan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 siap digelar di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Kabupaten Mojokerto, dengan mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam pendataan yang menjadi dasar kebijakan ekonomi nasional.
Kepala BPS Kabupaten Mojokerto, Dwi Yuhenny, menyampaikan bahwa sensus ini bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh terkait perkembangan berbagai sektor usaha di daerah. Data yang dihimpun akan menjadi rujukan strategis dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi ke depan.
“Sensus Ekonomi 2026 mencakup hampir seluruh lapangan usaha, mulai dari sektor pertambangan, industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, hingga aktivitas jasa keuangan dan kesehatan. Namun ada tiga kategori yang tidak dicakup, yakni sektor pertanian, administrasi pemerintahan, dan aktivitas rumah tangga,” ungkapnya, Selasa (17/3/2026).
Pelaksanaan sensus akan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama berlangsung pada 1 hingga 30 Juni 2026 melalui pengisian kuesioner secara daring menggunakan metode Computer Assisted Web Interviewing (CAWI). Perusahaan skala besar akan menerima notifikasi melalui email untuk mengisi data secara mandiri.
“Selanjutnya, tahap kedua berupa pendataan lapangan akan dilaksanakan pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Petugas sensus akan melakukan kunjungan langsung ke rumah, bangunan usaha, maupun perusahaan yang belum terdata atau tidak menggunakan metode pengisian online,” jelasnya.
Untuk mendukung kelancaran kegiatan, BPS telah menyiapkan lebih dari 1.000 petugas sensus yang terdiri dari 871 Petugas Pencacah Lapangan (PPL), 120 Petugas Pemeriksa Lapangan (PML), serta 18 Koordinator Sensus Kecamatan (Koseka), ditambah dukungan tenaga dari unsur mahasiswa.
Sebagai upaya meningkatkan kedekatan dengan masyarakat, BPS juga memperkenalkan maskot Sensus Ekonomi 2026 bernama “Bung Itung”. Kehadiran maskot ini diharapkan mampu mendorong partisipasi publik dalam memberikan data yang akurat dan lengkap.
BPS Kabupaten Mojokerto turut mengharapkan dukungan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan Surat Edaran Bupati terkait pelaksanaan sensus. Salah satu langkah yang didorong adalah pemasangan spanduk sosialisasi di lingkungan instansi masing-masing.
“Partisipasi aktif masyarakat dan dukungan seluruh pihak sangat dibutuhkan agar sensus ini berjalan lancar dan menghasilkan data yang berkualitas untuk pembangunan ekonomi daerah,” pungkasnya. [tin/beq]
