Jakarta (beritajatim.com) – Presiden Prabowo Subianto mengkaji langkah penghematan besar-besaran dengan mencontoh Pakistan, mulai dari skema kerja dari rumah bagi 50 persen pegawai, pemangkasan hari kerja menjadi empat hari, hingga pemotongan gaji pejabat negara.
Opsi itu mencuat di tengah tekanan fiskal akibat konflik Timur Tengah yang dinilai berpotensi memperlebar defisit APBN 2026.
Arahan tersebut disampaikan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026). Dalam sidang itu, Prabowo menyebut langkah-langkah efisiensi yang ditempuh Pakistan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi Indonesia.
“Mereka bahkan mengurangi gaji untuk anggota kabinet, untuk anggota DPR, dan semua penghematan gaji ini dikumpulkan untuk membantu kelompok yang paling rentan atau kelompok yang paling lemah,” kata Prabowo.
Menurut Prabowo, Pakistan juga menerapkan kebijakan kerja dari rumah bagi 50 persen pegawai pemerintah dan swasta, memangkas hari kerja menjadi empat hari, menghentikan perjalanan dinas luar negeri, serta membatasi penggunaan kendaraan pemerintah.
Namun demikian, Prabowo menegaskan contoh tersebut belum menjadi keputusan final, melainkan masih sebatas bahan kajian untuk disesuaikan dengan kebutuhan Indonesia.
“Ini hanya contoh ya. Saya kira kita juga harus mengupayakan bahwa kita melakukan penghematan. Saya percaya dua tiga tahun kita akan sangat kuat, tapi tetap kita harus hemat konsumsi,” ujarnya.
Presiden juga meminta kementerian terkait mengkaji kemungkinan penerapan kerja dari rumah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) serta pengurangan hari kerja. Menurut dia, pola serupa pernah dijalankan Indonesia saat pandemi Covid-19 dan dapat kembali dipertimbangkan dalam situasi tertentu.
Bayang-Bayang Defisit APBN
Langkah penghematan tersebut tidak terlepas dari proyeksi memburuknya postur APBN 2026. Penutupan Selat Hormuz akibat konflik Timur Tengah diperkirakan mendorong harga minyak Brent hingga menembus US$100 per barel, jauh di atas asumsi dasar APBN yang berada di level US$70 per barel.
Reuters pada 13 Maret 2026 juga melaporkan harga minyak melonjak dan kekhawatiran pasar meningkat akibat eskalasi konflik yang mengganggu jalur energi global.
Dalam situasi tersebut, lembaga kajian Prasasti Center for Policy Studies memperkirakan defisit APBN 2026 bisa melebar hingga 3,3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), melampaui target awal 2,68 persen.
Sinyal serupa juga datang dari pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui tekanan harga minyak berpotensi membuat batas defisit 3 persen sulit dipertahankan.
Laporan Kontan pada 14 Maret 2026 menyebut Airlangga memaparkan risiko defisit APBN yang bisa melampaui ambang 3 persen jika harga minyak dunia terus naik.
Karena itu, penghematan belanja negara dinilai menjadi salah satu opsi yang mulai dipertimbangkan pemerintah untuk menjaga ruang fiskal tetap aman di tengah ketidakpastian global.
THR ASN dan Bonus Ojol Harus Tepat Waktu
Di tengah wacana efisiensi, Prabowo menegaskan hak-hak aparatur dan pekerja tetap harus dipenuhi tepat waktu. Ia meminta Tunjangan Hari Raya (THR) bagi seluruh ASN pusat dan daerah dibayarkan sesuai jadwal menjelang Idulfitri 1447 Hijriah.
“Saya minta Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Keuangan, dan Menteri Investasi memastikan THR dibayarkan tepat waktu,” tegas Prabowo.
Pemerintah sebelumnya telah menyiapkan anggaran sekitar Rp55 triliun untuk THR bagi sekitar 10,5 juta aparatur negara, dengan pencairan dilakukan bertahap sejak 26 Februari 2026.
Selain itu, Prabowo juga menyoroti bonus hari raya bagi pengemudi ojek online agar benar-benar sampai ke tangan penerima. Ia menyebut kebijakan itu sebagai langkah baru yang patut disyukuri.
“Kita juga bersyukur baru di pemerintahan kita pengemudi online mendapat bonus hari raya,” kata dia.
Besaran bonus hari raya untuk pengemudi ojek online disebut berkisar antara Rp400 ribu hingga Rp1,6 juta per orang, tergantung skema yang ditetapkan perusahaan platform.
Dengan demikian, pemerintah kini berada di dua jalur kebijakan sekaligus: menyiapkan opsi penghematan untuk mengantisipasi tekanan fiskal global, sembari memastikan THR ASN dan bonus hari raya bagi pengemudi ojek online tetap cair tepat waktu menjelang Lebaran 2026. (ted)
