Yogyakarta (beritajatim.com)- Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah mulai memunculkan kekhawatiran terhadap stabilitas pasokan energi global. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh negara produsen minyak, tetapi juga negara importir seperti Indonesia.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa cadangan operasional Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional saat ini hanya cukup untuk sekitar 20 hingga 23 hari. Angka ini masih jauh di bawah standar ketahanan energi internasional yang umumnya mencapai 90 hari cadangan.
Kondisi tersebut memicu kekhawatiran masyarakat, terlebih menjelang musim mudik Idul Fitri yang biasanya meningkatkan konsumsi BBM secara signifikan. Di sejumlah daerah seperti Sumatera Utara dan Jawa Tengah, bahkan mulai muncul fenomena panic buying di beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Alarm Ketahanan Energi Nasional
Dewan Pengarah Pusat Studi Energi (PSE) Universitas Gadjah Mada, Prof. Deendarlianto, menilai menipisnya cadangan operasional BBM harus menjadi alarm serius bagi pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
Menurutnya, kondisi ini terjadi karena tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak mentah. Produksi domestik masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan energi nasional.
Saat ini produksi minyak mentah Indonesia diperkirakan tidak mencapai 700 ribu barel per hari, sedangkan kebutuhan konsumsi nasional mencapai sekitar 1,5 juta barel per hari.
“Artinya Indonesia masih harus mengimpor minyak mentah dalam jumlah besar untuk menutup kebutuhan domestik,” ujar Deendarlianto, Kamis (12/3).
Ketergantungan impor tersebut membuat Indonesia sangat rentan terhadap dinamika geopolitik global. Gangguan jalur distribusi energi internasional akibat konflik di Timur Tengah, termasuk potensi eskalasi konflik Iran, dapat berdampak pada keterlambatan pasokan sekaligus kenaikan harga minyak dunia.
“Ketika jalur distribusi energi terganggu, pasokan bisa terhambat dan harga minyak global ikut melonjak,” jelas dosen Teknik Mesin UGM tersebut.
Momentum Percepat Energi Terbarukan
Meski memunculkan risiko, kondisi ini juga bisa menjadi momentum bagi Indonesia untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan.
Selama ini, pengembangan energi alternatif dinilai masih lambat karena harganya belum mampu bersaing dengan bahan bakar fosil. Namun ketika harga minyak dunia meningkat, energi terbarukan menjadi lebih kompetitif.
Deendarlianto mendorong pemerintah untuk mempercepat implementasi kebijakan energi baru seperti B40, yaitu campuran biodiesel yang 40 persen berbasis minyak sawit, serta program E10 bioetanol yang berasal dari bahan baku seperti singkong dan tebu.
Jika diterapkan secara konsisten, kebijakan tersebut dapat membantu mengurangi ketergantungan impor BBM secara bertahap.
“Ketika harga minyak dunia naik, energi terbarukan menjadi lebih menarik secara ekonomi. Ini peluang untuk mempercepat pengembangan biodiesel, bioetanol, dan sumber energi alternatif lainnya,” ungkapnya.
Perlu Kolaborasi Riset dan Industri
Lebih jauh, Deendarlianto menilai momentum kenaikan harga minyak dunia juga harus dimanfaatkan untuk memperkuat riset dan inovasi di sektor energi.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara perguruan tinggi, lembaga riset, dan industri untuk mempercepat pengembangan teknologi energi yang dapat diterapkan secara nyata.
“Hilirisasi dari riset dasar menuju riset terapan perlu dipercepat, terutama pada teknologi energi terbarukan,” tegasnya.
Namun demikian, ia menilai keberhasilan transisi energi sangat bergantung pada keberanian politik pemerintah dalam menentukan arah kebijakan energi nasional.
Menurutnya, Indonesia sebenarnya memiliki potensi besar untuk membangun kemandirian energi jika mampu memanfaatkan sumber daya alam serta inovasi teknologi secara optimal.
“Ini momentum bagi dunia riset dan perguruan tinggi untuk mempercepat penelitian terapan agar energi terbarukan bisa segera diimplementasikan secara industri,” pungkasnya. [aje]
