Pemerintah Indonesia saat ini tampaknya mengidap apa yang bisa disebut sebagai “sindrom narsisme statistik.” Dari podium ke podium, angka pertumbuhan ekonomi yang stabil di kisaran 5 persen digembar-gemborkan sebagai bukti kesuksesan yang tak terbantahkan. Rakyat dipuji karena daya belinya yang kuat, dan para menteri tersenyum puas.
Namun, jika kita berani membuka jendela dan mendengar suara dari dapur-dapur kecil di perkotaan, atau bahkan melirik kekacauan yang terjadi di negara maju seperti Belanda, kita akan menyadari ada mesin besar yang mulai kepanasan, yaitu “kelas menengah”.
Di Belanda, pemerintahnya mulai panik. Terjebak dalam kemewahan janji negara kesejahteraan (welfare state), namun kekurangan dana akibat utang dan biaya pensiun yang membengkak, mereka nekat menerapkan kebijakan kontroversial.
Pajak atas keuntungan modal yang belum direalisasi (unrealized gain tax) sebesar 36 persen diterapkan. Ini adalah bentuk keputusasaan ekstrem, ibarat negara “merampok” warganya sendiri di atas kertas, memaksa kelas menengah atas membayar pajak atas kenaikan nilai saham atau properti yang bahkan belum mereka jual.
Hasilnya adalah eksodus besar-besaran. Para profesional kaya raya berbondong-bondong pindah ke Swiss atau Singapura, membawa serta modal dan masa depan ekonomi negara.
Sementara itu, kelas menengah yang tidak bisa kabur terjepit di antara beban hidup dan tagihan pajak atas aset ilusif. Belanda adalah contoh klasik dari kegagalan membaca situasi; mereka terlambat sadar bahwa sapi perahnya sudah mulai kurus.
Jika di Belanda para pengamat setempat menyindir pemerintah bertindak bak “perampok berlisensi” yang meminta uang dalam jumlah besar sekaligus, Indonesia mengambil pendekatan yang lebih halus namun tak kalah menyakitkan, yaitu “pemerasan perlahan” (death by a thousand cuts).
Pemerintah kita tampak terlalu percaya diri bahwa kelas menengah adalah pahlawan super ekonomi. Mereka dianggap tidak butuh bantuan sosial, kuat menahan inflasi pangan dan biaya pendidikan, serta cukup patriotik untuk terus membayar pajak tanpa banyak mengeluh.
Padahal, kelas menengah Indonesia saat ini sedang terjebak dalam “api penyucian” ekonomi, mereka terlalu kaya untuk ditolong negara, tetapi terlalu miskin untuk merasa aman.
Mereka tidak masuk data penerima bansos, namun setiap akhir bulan harus memutar otak untuk membayar cicilan KPR, biaya sekolah anak yang naik, dan iuran BPJS yang terus meningkat.
Pemerintah bangga karena konsumsi domestik stabil, tetapi mereka lupa bertanya: pakai uang siapa konsumsi itu dibiayai?
Data OJK menunjukkan peningkatan signifikan pada pinjaman online (pinjol) dan multiguna. Ini bukan indikator kemakmuran, melainkan tanda bahaya.
Kelas menengah belanja bukan karena punya uang lebih, tetapi karena terpaksa menguras tabungan atau, lebih parah lagi, terjerat utang konsumtif demi menjaga martabat hidup di era media sosial.
Menjaga pertumbuhan dengan cara mengeruk tabungan rakyat adalah strategi jangka pendek yang sangat berbahaya.
Jika kita bandingkan dengan negara lain yang berhasil keluar dari jebakan kelas menengah, seperti Korea Selatan, mereka justru melindungi kelas menengah dengan insentif pajak yang meringankan dan industrialisasi padat karya. Sebaliknya, Indonesia terlalu asyik mengejar investasi padat modal dan bangunan megah, namun abai pada deindustrialisasi dini yang mematikan pabrik-pabrik.
Sementara itu, negara seperti Brasil yang gagal mengelola kelas menengahnya justru mengalami “kemunduran sosial” (social downgrading), di mana kelas menengah jatuh miskin saat pandemi karena jaring pengaman yang terlalu tipis.
Di Thailand, mereka bahkan memiliki skema keringanan utang dan subsidi energi yang ditargetkan khusus untuk pekerja kantoran dan usaha kecil, karena mereka sadar bahwa kelas menengah adalah lokomotif pajak. Di Indonesia, lokomotif ini dibiarkan kehabisan batu bara di tengah jalan.
Saat kelas menengah kehilangan pekerjaan formal dan terpaksa beralih menjadi ojek daring atau pedagang dadakan, pemerintah menyebutnya sebagai “fleksibilitas kerja.” Padahal, ini adalah kode halus dari hilangnya kepastian masa depan.
Jika pemerintah terus merasa “semua baik-baik saja” hanya karena proyek infrastruktur fisik terus berjalan dan IKN masih berdiri, maka kita sedang berlari menuju Middle Income Trap yang sesungguhnya.
Infrastruktur megah tidak ada gunanya jika rakyatnya tidak punya uang untuk membeli BBM atau tiket kereta api untuk melewatinya.
Belanda yang maju saja mulai panik ‘merampok’ warganya, masa kita yang masih berkembang ini malah bersantai ria di atas penderitaan kelas menengah?
Jangan sampai “macan ekonomi” yang selama ini tertidur terbangun bukan untuk menyambut Indonesia Emas 2045, melainkan karena lapar dan marah, lalu merobohkan rumah yang selama ini mereka sangga sendirian.
Negara sering kali memperlakukan kelas menengah seperti sapi perah yang diberi makan statistik, namun diperas air susunya hingga kering. Saat sapi itu mati, barulah mereka sadar bahwa statistik tidak bisa menarik bajak di sawah.
Di kesunyian malam terdengar sayup lagu sendu menyayat hati yang liriknya terdengar seperti: “…. Ooh pengangguran… ooh kemiskinan … ooh biaya sekolah…,” dan terdengar pula sayup lagu ceria yang liriknya seperti: “La la la MBG ya ya ya, Kopdes ya ya ya,” diiringi irama dangdut koplo. (*)
Hadipras
Pengamat Sosial dan Politik.
