Malang (beritajatim.com) – Eskalasi konflik antara Iran dan Amerika Serikat (AS) kini bukan lagi sekadar urusan domestik Timur Tengah. Dampaknya mulai merambah ke konfigurasi geopolitik global, bahkan menempatkan posisi diplomatik Indonesia dalam situasi yang cukup riskan.
Dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Brawijaya (UB), Abdullah, S.Sos., M.Hub.Int., menyoroti bahwa keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) di mana Amerika Serikat bertindak sebagai pemimpin utama bisa menjadi pisau bermata dua bagi Jakarta.
Menurut Abdullah, posisi Indonesia saat ini berada dalam konfigurasi yang rawan tekanan. Sebagai negara yang tergabung dalam BoP, Indonesia berisiko menghadapi desakan untuk menunjukkan keberpihakan yang lebih nyata.
“Indonesia berada dalam posisi yang tidak sepenuhnya menguntungkan. Ada potensi tekanan diplomatik, ekonomi, hingga keamanan untuk menunjukkan posisi di salah satu pihak,” ujar Abdullah.
Ia merinci risiko jika Indonesia gagal mengelola keseimbangan ini. Diantaranya terjadi hambatan perdagangan dan penurunan investasi jika dianggap condong ke salah satu blok.
Hal ini juga berdampak pada kerja sama pertahanan global. Jika terlalu defensif atau ambigu, kredibilitas Indonesia sebagai middle power yang konsisten dengan prinsip bebas aktif bisa dipertanyakan di forum multilateral.
Konflik di Teluk bukan sekadar isu di atas kertas. Abdullah mengingatkan bahwa gangguan stabilitas energi global akan langsung memicu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan kebutuhan pokok di Indonesia.
Dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Brawijaya (UB), Abdullah, S.Sos., M.Hub.Int., (Foto: Istimewa)
Efek domino ini juga diprediksi akan menyasar sektor pendidikan. “Bagi mahasiswa, dampaknya nyata. Biaya transportasi dan kebutuhan pokok meningkat. Dalam jangka menengah, tekanan fiskal akibat lonjakan subsidi energi bisa mengancam alokasi anggaran beasiswa dan program pengembangan mahasiswa,” tuturnya.
Salah satu poin krusial yang disoroti Abdullah adalah upaya framing konflik ini sebagai perselisihan internal dunia Islam antara Iran dan negara-negara Teluk yang berkoalisi dengan AS. Padahal, menurutnya, akar persoalannya murni bersifat politik dan strategis.
“Iran mengklaim memiliki hak membela diri berdasarkan Pasal 51 Piagam PBB. Mereka merasa memiliki legitimasi untuk melakukan serangan balasan terhadap pangkalan militer yang dianggap mengancam kedaulatan mereka,” jelas Abdullah.
Ia mengimbau agar tokoh masyarakat, dosen, dan universitas berperan aktif memberikan edukasi yang komprehensif. Penyederhanaan konflik menjadi narasi ideologis dikhawatirkan dapat memicu kembali pemikiran ekstrem dan sel-sel radikal di dalam negeri.
Universitas Brawijaya, melalui platform seperti Iran Corner, terus berupaya menghadirkan analisis ilmiah berbasis data untuk menyikapi dinamika global ini. Tantangan terbesar bagi pemerintah saat ini adalah bagaimana menjaga prinsip politik luar negeri yang tidak memihak namun tetap berperan aktif dalam stabilitas dunia.
“Indonesia harus mampu menjaga keseimbangan dan tetap konsisten mendorong stabilitas global di tengah tekanan geopolitik yang luar biasa,” pungkasnya. (dan/ted)
