Bojonegoro (beritajatim.com) – Polemik menu program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bojonegoro memantik perhatian publik setelah salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melaporkan pemilik akun TikTok ke kepolisian akibat protes menu yang dinilai tidak sesuai standar. Ketua DPRD Bojonegoro, Abdulloh Umar, menegaskan masyarakat tidak perlu takut menyampaikan kritik selama berbasis fakta.
Pernyataan itu disampaikan Umar usai rapat evaluasi bersama Kepala SPPG se-Bojonegoro, Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, Rabu (4/3/2026).
“Semua warga berhak memberi saran dan kritik. Sepanjang itu sesuai fakta, tidak dibuat-buat atau dilebih-lebihkan, tentu sah-sah saja,” ujarnya.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut menilai partisipasi publik merupakan bagian penting dalam pengawasan program pemerintah. Ia meminta masyarakat tetap berani menyuarakan temuan di lapangan apabila terdapat menu yang dianggap tidak memenuhi standar gizi.
“Tidak perlu takut, selama yang disampaikan memang sesuai kenyataan,” tegasnya.
Rapat evaluasi digelar sebagai respons atas ramainya sorotan terhadap kualitas menu MBG, khususnya selama Ramadan. Dari pembahasan tersebut, ditemukan sejumlah aspek teknis yang perlu diperbaiki agar distribusi makanan benar-benar memenuhi ketentuan gizi dan standar kelayakan.
Umar menekankan tanggung jawab utama berada pada Kepala SPPG dan tenaga ahli gizi yang bertugas mengawasi kualitas makanan sebelum disalurkan kepada penerima manfaat.
“Jika ada dapur bermasalah atau menu yang tidak sesuai standar, maka Kepala SPPG dan ahli gizi harus bertanggung jawab. Mereka adalah pintu keluar masuknya,” tandasnya.
Ia berharap evaluasi ini menjadi momentum perbaikan menyeluruh dalam pelaksanaan program MBG di Bojonegoro, sehingga manfaatnya benar-benar optimal dan sesuai standar gizi yang telah ditetapkan. [lus/beq]
