Tuban (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Tuban memperkuat strategi pengendalian inflasi daerah melalui pelaksanaan Pasar Murah Ramadan 2026 yang tersebar secara masif di 20 kecamatan. Langkah nyata ini merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur Jawa Timur dalam rapat koordinasi TPID dan TP2DD di Gedung Negara Grahadi.
Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, menghadiri langsung pertemuan penting tersebut bersama jajaran kepala daerah se-Jawa Timur pada Kamis (26/2/2026). Sosok yang akrab disapa Mas Lindra ini didampingi oleh Plt. Kepala BPKPAD Tuban Sodikin serta Kabag Perekonomian Setda Tuban Handrijanto.
Mas Lindra menyatakan kesiapan penuh Pemerintah Kabupaten Tuban untuk menjalankan langkah konkret guna menjaga stabilitas ekonomi dan penguatan digitalisasi daerah. Fokus utama program ini adalah penyediaan kebutuhan pokok yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat menjelang bulan suci.
“Pasar murah Ramadan ini menyediakan sembilan komoditas strategis yang dijual di bawah harga pasar guna menjaga daya beli masyarakat menjelang Ramadan dan Idulfitri,” ujar Mas Lindra pada Jumat (27/02/2026).
Pemerintah Kabupaten Tuban juga memperkuat infrastruktur keuangan daerah dengan meluncurkan program E-Retribusi yang dikembangkan oleh instansi BPKPAD Tuban. Sistem pembayaran elektronik tersebut dirancang untuk mengintegrasikan seluruh transaksi retribusi daerah ke dalam platform digital yang lebih transparan.
“Program ini dilaksanakan bekerja sama dengan Bank Indonesia dan Bank Jatim guna memperkuat integrasi transaksi digital daerah,” imbuh Mas Lindra.
Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mendorong transformasi digital sebagai bagian dari upaya besar menjaga stabilitas ekonomi makro di tingkat kabupaten. Upaya kolektif ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tuban secara signifikan melalui pelayanan publik yang lebih modern dan cepat.
“Kami Pemerintah Daerah berkomitmen bersama Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Timur dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah secara terukur, kolaboratif, dan berkelanjutan,” tegas Mas Lindra.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dalam arahannya menekankan bahwa sinergi antara TPID dan TP2DD adalah fondasi utama untuk menjaga ritme pertumbuhan ekonomi. Kerja sama kedua tim tersebut sangat krusial dalam mengendalikan inflasi dan mempercepat transformasi digital hingga ke pelosok daerah di Jawa Timur.
“Pengendalian inflasi harus dimaknai sebagai momentum memperkuat konsumsi rumah tangga, mengingat daya beli masyarakat memegang peranan besar dalam struktur pertumbuhan ekonomi Jawa Timur,” tutur Khofifah.
Optimalisasi produk pangan lokal juga menjadi sorotan utama dalam agenda koordinasi guna mengurangi ketergantungan pada komoditas impor yang sering fluktuatif. Pemerintah daerah diminta untuk aktif mendorong pemanfaatan sektor perikanan dan peternakan lokal demi mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kami instruksikan agar Kepala daerah bersama tim wajib turun langsung memastikan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok tetap terjaga di pasaran, memperkuat koordinasi antara daerah produsen dan konsumen, serta mempercepat integrasi layanan digital untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat,” pungkas Khofifah. [dya/beq]
