Madiun (beritajatim.com) – Program Makan Bergizi (MBG) di Kabupaten Madiun menuai protes keras setelah paket makanan dari SPPG Tempursari, Wungu, diduga tidak layak konsumsi karena berisi telur rebus busuk berlumur kotoran ayam pada Rabu (25/2/2026). Temuan ini terungkap saat sejumlah orang tua siswa memeriksa menu yang terdiri dari telur rebus, mooncake kacang hijau, kurma, dan kacang tanah kulit tersebut.
Setyo, salah satu wali murid, mengaku sangat terkejut saat hendak menyimpan telur tersebut ke dalam lemari es untuk persiapan berbuka puasa. “Saya mau simpan di kulkas untuk berbuka puasa. Tapi pas dibuka, telurnya masih ada kotoran ayamnya dan baunya tidak sedap. Setelah dicek, ternyata sudah busuk,” ungkapnya.
Wali murid menilai insiden ini mencerminkan kelalaian fatal dalam standar kebersihan serta proses pengolahan makanan di dapur penyedia SPPG Tempursari. “Ini makanan untuk anak-anak. Masa telur masih ada kotoran ayamnya? Apa tidak ada standar kebersihan? Di mana pengawasannya?” imbuh Setyo dengan nada kesal.
Dugaan kelalaian ini memicu keraguan publik terhadap profesionalisme SPPG Tempursari, mengingat dapur tersebut dikabarkan sudah pernah menerima keluhan serupa sebelumnya. Program yang digagas Badan Gizi Nasional dengan slogan “Makan Bergizi Hak Anak Indonesia” ini pun dinilai terancam menjadi sekadar jargon tanpa pengawasan ketat.
Kepala SPPG Tempursari Wungu, Cahyo, berdalih bahwa seluruh bahan makanan sebenarnya telah melewati proses pencucian sesuai prosedur operasional resmi. “Prosedur kami semuanya sudah dicuci. Kalau ada yang masih kotor mungkin terlewat. Namanya manusia ada kekurangan,” ujarnya saat dikonfirmasi media.
Pernyataan tersebut justru memicu kritik lebih tajam karena keberadaan bau busuk mengindikasikan kualitas telur yang sudah rusak sejak sebelum masuk proses perebusan. Para orang tua kini mendesak pemerintah daerah dan otoritas terkait untuk segera melakukan audit serta evaluasi menyeluruh terhadap kinerja SPPG Tempursari.
Kegagalan penyediaan makanan higienis dianggap sebagai ancaman langsung bagi kesehatan siswa yang menjadi sasaran utama program nasional menuju Indonesia Emas 2045. Masyarakat berharap pengawasan tidak lagi ditoleransi demi memastikan keselamatan anak-anak tetap menjadi prioritas utama di atas laporan serapan anggaran daerah. [rbr/beq]
