Surabaya (beritajatim.com) – Ketua PW GP Ansor Jawa Timur H. Musaffa Safril mendesak pemerintah segera melakukan evaluasi total terhadap sistem rekrutmen dan arah program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Langkah ini diambil guna memastikan akses pendidikan tinggi bagi putra-putri daerah dan kalangan pesantren tetap terjaga tanpa diskriminasi ekonomi.
Musaffa menyoroti persepsi publik yang menilai program bergengsi tersebut saat ini lebih cenderung memihak kalangan mapan secara finansial. Ia menilai berbagai persyaratan administratif yang cukup berat sering kali menjadi penghalang bagi kelompok masyarakat dengan akses pendidikan terbatas.
Standar kemampuan bahasa Inggris seperti TOEFL dan kriteria lainnya dianggap lebih mudah dipenuhi oleh mereka yang memiliki fasilitas memadai sejak dini. “Jika tidak ada afirmasi dan keberpihakan yang jelas, maka yang menikmati program ini bisa jadi hanya mereka yang secara finansial sudah kuat,” ujarnya pada Selasa (24/2/2026).
GP Ansor Jawa Timur mendorong adanya perbaikan menyeluruh agar beasiswa negara benar-benar menjadi instrumen pemerataan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Akses yang lebih luas bagi kalangan pesantren dan masyarakat di daerah terpencil menjadi poin krusial yang harus segera diakomodasi oleh penyelenggara.
Musaffa juga menekankan pentingnya komitmen kebangsaan bagi para alumni LPDP, terutama bagi mereka yang menempuh pendidikan di universitas luar negeri. Ia menegaskan bahwa setiap penerima beasiswa memikul tanggung jawab besar karena dibiayai langsung menggunakan uang rakyat Indonesia.
Setiap individu yang mendapatkan fasilitas pendidikan dari negara harus kembali dengan semangat pengabdian dan tidak berpihak pada kepentingan asing. “Negara tidak boleh dirugikan oleh pihak-pihak yang justru dibiayai oleh uang rakyat,” tegas tokoh muda Nahdlatul Ulama tersebut.
Ansor Jatim menyuarakan pentingnya penguatan sistem pembinaan dan pengawasan agar investasi besar negara ini benar-benar melahirkan generasi yang berintegritas. Penanaman nilai-nilai kebangsaan diharapkan menjadi bagian integral yang tidak terpisahkan dari seluruh rangkaian proses beasiswa tersebut.
Dalam pernyataan resminya, Musaffa juga mengecam keras sebuah konten video viral berjudul “Cukup Saya WNI, Anak Jangan” yang dibuat oleh seorang penerima beasiswa. Konten tersebut dinilai sangat melukai rasa kebangsaan dan mencederai semangat nasionalisme di tengah upaya pembangunan sumber daya manusia.
Tindakan tersebut dianggap sangat tidak pantas dilakukan oleh seseorang yang pendidikannya dibiayai penuh oleh negara melalui keringat rakyat. Pihak Ansor berharap kejadian serupa tidak terulang kembali dan menjadi bahan evaluasi serius bagi pengelola dana abadi pendidikan tersebut. [tok/beq]
