Pasuruan (beritajatim.com) – Kondisi ekologis di dataran tinggi Kabupaten Pasuruan kini berada dalam fase yang mengkhawatirkan akibat maraknya alih fungsi hutan menjadi ladang pertanian. Perubahan fungsi lahan tersebut memicu pergeseran morfologi lereng yang secara otomatis meningkatkan risiko bencana alam bagi warga di kaki gunung.
Pemerintah daerah mencatat bahwa hilangnya pohon-pohon besar penyangga tanah telah mengubah struktur geologi di kawasan rawan bencana. Rehabilitasi hutan kini menjadi harga mati yang harus segera dilaksanakan demi mengembalikan fungsi konservasi lahan yang telah rusak parah.
“Banyaknya alih fungsi lahan dari hutan menjadi areal pertanian sangat berpengaruh terhadap geologi dan morfologi lereng,” ujar Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Pasuruan, Syaifudin Ahmad.
Upaya penyelamatan lingkungan ini tidak hanya bertumpu pada anggaran daerah, melainkan melibatkan sinergi aktif dengan sektor swasta secara luas. Sebanyak 4.000 bibit pohon produktif seperti alpukat dan nangka telah mulai ditanam pada titik-titik tanah gerak, salah satunya di Dusun Sempu.
Pelaku usaha diwajibkan menyisihkan sebagian tanggung jawab sosialnya untuk mendukung penghijauan kembali kawasan hutan yang telah gundul. Sinergi ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan lahan kritis yang selama ini menjadi ancaman nyata bagi warga saat musim penghujan tiba.
“Pengusaha yang berusaha di wilayah Kabupaten Pasuruan mau tidak mau harus turut bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan,” tegas Syaifudin Ahmad.
Berdasarkan data terbaru tahun 2025, sebaran lahan tandus dan kritis di wilayah Kabupaten Pasuruan menunjukkan angka yang sangat kontras antar kecamatan. Wilayah timur dan lereng pegunungan kini menjadi titik merah yang memerlukan intervensi pemulihan ekosistem paling mendesak.
Tingkat kerusakan lahan di wilayah Kecamatan Pasrepan dilaporkan menjadi yang paling parah dibandingkan dengan wilayah kecamatan lainnya di Pasuruan. Fokus pemulihan hutan akan diprioritaskan pada daerah tersebut guna mencegah dampak lingkungan yang lebih luas bagi masyarakat sekitar.
“Yang paling tinggi Pasrepan, persentase lahan kritis mencapai 75,61 persen,” ungkap Kepala DLH Kabupaten Pasuruan, M. Nur Kholis. [ada/beq]
