Blitar (beritajatim.com) – Di tengah akselerasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi primadona nasional, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar justru terjebak dalam kabut informasi. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Blitar, Khusna Lindarti, secara blak-blakan mengakui pihaknya kesulitan memotret perkembangan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lapangan akibat akses informasi yang tersumbat.
Berdasarkan data yang berhasil dihimpun sejauh ini, tercatat ada 80 SPPG yang sudah mengepulkan asap dapur alias beroperasi di Bumi Penataran. Sementara 22 titik lainnya masih dalam tahap konstruksi. Namun, angka-angka ini masih bersifat abu-abu, Khusna pun menyebut bahwa Pemkab Blitar kesulitan untuk mendapatkan informasi soal perkembangan jumlah SPPG tersebut.
“Memang data itu naik turun, sekali lagi kami mengandalkan informasi dari Camat yang kedua Kepala SPPG kadang ini juga tidak sinkron,” ujar Khusna Lindarti di Kanigoro, Senin (23/2/2026).
Ketidaksinkronan ini bukan sekadar kekhawatiran di atas kertas. Kasus nyata terjadi di Kecamatan Wates.
Dalam catatan administratif per Januari 2026, Wates dilaporkan belum memiliki SPPG sama sekali. Namun, setelah tim melakukan penelusuran lapangan secara mandiri, ditemukan fakta mengejutkan yakni SPPG Mojorejo ternyata sudah berdiri tegak dan beroperasi penuh.
Di sisi lain, Kecamatan Bakung hingga kini dilaporkan masih menjadi wilayah kosong tanpa SPPG. Tanpa akses data yang terintegrasi, Pemkab Blitar tidak memiliki alat untuk memverifikasi apakah laporan tersebut benar-benar valid atau hanya sekadar keterlambatan administrasi.
“Jadi data terakhir yang kita dapat itu 80 SPPG sudah beroperasional dan ada 22 sudah berproses,” tandasnya. [owi/aje]
