Kediri (beritajatim.com) – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menegaskan komitmennya menjaga mutu pelayanan dasar bidang pendidikan dan kesehatan di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) hingga ratusan miliar rupiah.
Memasuki awal periode kedua kepemimpinannya, Pemkab Kediri melakukan penyesuaian anggaran agar program pembangunan dan pelayanan dasar tetap berjalan, dengan sektor kesehatan dan pendidikan sebagai prioritas utama.
Di bidang pendidikan, bupati yang akrab disapa Mas Dhito menilai sektor tersebut sebagai instrumen penting untuk mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Kediri. Salah satu program yang dilanjutkan adalah keberlangsungan SMA Dharma Wanita Boarding School bagi anak dari keluarga kurang mampu yang telah dirintis sejak periode pertama kepemimpinannya.
“Pendidikan, hari ini walaupun sudah ada sekolah rakyat, saya tidak akan pernah melupakan adik-adik yang sudah masuk SMA Dharma Wanita boarding school. Jadi kabupaten kediri itu bisa dibilang punya dua sekolah rakyat,” kata Mas Dhito.
Sepanjang 2025, Pemkab Kediri mengalokasikan anggaran Rp30 miliar untuk program beasiswa pendidikan, meningkat Rp4 miliar dibanding tahun sebelumnya. Program tersebut dipastikan tetap berjalan pada 2026 meskipun daerah menghadapi keterbatasan fiskal.
“Beasiswa kita tidak kurangi. Kita masih anggarkan Rp30 miliar per tahun. Kita jaga, karena ini mandatory spending, wajib daerah itu punya beasiswa untuk warganya,” terangnya.
Selain beasiswa, perhatian juga diberikan kepada tenaga pendidik. Hingga akhir 2025, sebanyak 2.208 guru honorer di Kabupaten Kediri telah diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), disusul 1.585 guru lainnya sebagai PPPK paruh waktu termasuk 579 tenaga kependidikan.
Bagi guru honorer yang belum terakomodasi PPPK, pemerintah daerah tetap memberikan insentif serta jaminan BPJS Ketenagakerjaan. Dukungan serupa juga diberikan kepada guru madrasah diniyah, dengan penerima manfaat mencapai 9.500 orang pada 2025 dan ditargetkan meningkat menjadi 12.000 orang pada 2026.
Perbaikan sarana pendidikan juga terus dilakukan. Pada 2025, Pemkab Kediri telah merehabilitasi 104 satuan pendidikan tingkat SD dan SMP, dan program tersebut berlanjut pada tahun ini.
“Membangun sekolah tetap (kita lakukan),” tambahnya.
Di sektor kesehatan, Pemkab Kediri terus mendorong capaian Universal Health Coverage (UHC) melalui reaktivasi kepesertaan PBI-JK yang sebelumnya dinonaktifkan. Pada 2025, anggaran sebesar Rp143 miliar dialokasikan untuk program tersebut.
Hingga akhir 2025, capaian UHC Kabupaten Kediri mencapai 98,72 persen dengan tingkat keaktifan peserta 80,12 persen. Untuk mempertahankan capaian tersebut, anggaran ditingkatkan menjadi Rp165,5 miliar pada 2026.
Peningkatan layanan kesehatan juga dilakukan melalui pembangunan gedung baru RSUD (RSKK Pelem), pelatihan tenaga medis dan paramedis, serta penambahan puskesmas rawat inap. Saat ini terdapat 13 puskesmas rawat inap yang melayani masyarakat di Kabupaten Kediri.
Mas Dhito menegaskan pelayanan kesehatan harus ramah dan maksimal. Ia bahkan membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan jika pelayanan dinilai tidak memuaskan.
“Saya tidak ada toleransi. Untuk Puskesmas di Kabupaten Kediri kalau pelayanannya dirasa tidak maksimal, masyarakat berhak untuk komplain,” tegas Mas Dhito. [ADV PKP/nm]
