Bondowoso (beritajatim.com) – Kepala Desa Kalianyar, Kecamatan Sempol/Ijen, Bondowoso, Muhammad Faozi, melontarkan kritik keras terhadap tata kelola Ijen Geopark. Ia mengaku kecewa karena desa yang menjadi lokasi utama delapan titik geosite justru tidak merasakan manfaat ekonomi maupun sosial apa pun hingga saat ini.
Faozi mengungkapkan rasa sakit hatinya karena pemerintah desa kerap menjadi sasaran kritik publik atas fasilitas yang kurang memadai. Padahal, delapan titik krusial Ijen Geopark berada di wilayah administrasinya namun akses kebijakan dan manfaatnya dianggap nol besar.
“Delapan titik Ijen Geopark ada di desa kami. Tapi jujur, tidak ada manfaat apa pun yang kami rasakan,” tegas Faozi dalam forum diskusi publik yang digelar JMSI Bondowoso, Senin (9/2/2026).
Faozi menyebut persoalan utama bukan berada pada kapasitas pemerintah desa, melainkan lemahnya dukungan dari pemerintah daerah. Ia menyoroti buruknya koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tingkat Kabupaten Bondowoso yang terkesan berjalan sendiri-sendiri.
Menurutnya, pengelolaan geopark yang sangat luas tersebut seolah hanya dibebankan kepada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) saja. Hal ini dianggap tidak masuk akal mengingat kompleksitas pengelolaan kawasan yang menyangkut banyak sektor.
“Secara kedinasan, saya melihat OPD saling sikut-sikutan, tidak kompak. Seolah-olah ini hanya proyek Disparpora, padahal saya yakin mereka tidak akan mampu mengelola sendirian,” ujarnya dengan nada tinggi.
Ia bahkan secara terbuka mempertanyakan kompetensi pengurus Pengelola Harian Ijen Geopark (PHIG) yang dianggap tidak memahami kondisi riil di lapangan. Faozi menyayangkan tidak adanya satu pun pengurus yang berasal dari Desa Kalianyar sebagai representasi warga lokal.
“Mereka tidak tahu kondisi lapangan. Kalau ada apa-apa, hanya telepon minta foto. Saya bilang, turun sendiri!” katanya geram menanggapi pola komunikasi pengurus yang dianggap hanya bekerja di balik meja.
Faozi juga memberikan klarifikasi terkait polemik kawasan Kalipahit yang kerap menjadi sorotan netizen di media sosial. Ia menegaskan bahwa kawasan tersebut merupakan milik BKSDA dan diperuntukkan sebagai zona konservasi, bukan untuk destinasi wisata massal.
Pemerintah desa mengaku telah berulang kali memasang papan larangan demi menjaga ekosistem, namun upaya tersebut kerap berujung sia-sia. “Kami ganti plang sampai lima kali, tapi dirubuhkan semua demi kepentingan kunjungan sepihak,” ungkap Faozi.
Terkait polemik Kawah Wurung, Faozi justru menyatakan lebih setuju jika kawasan tersebut ditanami alpukat daripada dijadikan lintasan Jeep Adventure. Ia menilai aktivitas jeep hanya menguntungkan segelintir pihak luar dan justru merusak infrastruktur jalan desa.
“Kalau jalannya rusak, kepala desa lagi yang disalahkan warga. Padahal saya tidak pernah mendapatkan pemasukan apa pun dari sana,” ujarnya menyampaikan keluhan para tokoh masyarakat desa.
Menanggapi kritik pedas tersebut, perwakilan PHIG Bondowoso, Ahmad Sofyan, memberikan penjelasan mengenai struktur manajemen Ijen Geopark. Menurutnya, pengelolaan berada di bawah Badan Pengelola Ijen Geopark (BPIG) yang melibatkan lintas sektor dari tingkat provinsi hingga 16 OPD di Bondowoso.
Ia mengakui bahwa dalam proses revalidasi UNESCO Global Geopark, Bondowoso memang masih menghadapi sejumlah temuan krusial. Beberapa aspek yang perlu segera diperbaiki meliputi sinergitas antarinstansi, interpretasi situs, visibilitas, hingga aksesibilitas bagi pengunjung.
“Ijen Geopark ini bukan proyek instan. Ini berbasis geo diversity, bio diversity, dan culture diversity yang harus terintegrasi dan bersifat bottom-up,” jelas Sofyan menanggapi keluhan kades.
Pihaknya menyadari bahwa adanya antipati atau penolakan dari masyarakat lokal merupakan temuan serius yang dapat membahayakan status global dari UNESCO. Penilaian tersebut sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat merasa dilibatkan dan diuntungkan oleh keberadaan geopark.
“Kami harus segera berkoordinasi dengan Kepala Desa Kalianyar karena di sana ada enam geosite, biosite kopi, hingga culture site,” pungkasnya. PHIG berencana segera menyusun formulasi kawasan inti dan penyangga agar manfaat pengelolaan geopark dapat dirasakan nyata oleh masyarakat Desa Kalianyar. [awi/beq]
