“Kecelakaan Organisasi” Geopark Ijen, Sinung Minta PHIG Bondowoso Dikembalikan ke Bapperida

Bondowoso (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Bondowoso Sinung Sudrajad menilai tata kelola Ijen UNESCO Global Geopark di Bondowoso mengalami masalah serius. Ia secara terbuka menyebut telah terjadi “kecelakaan organisasi” akibat penempatan Pengurus Harian Ijen Geopark (PHIG) yang dinilainya tidak tepat secara struktural.

Pernyataan itu disampaikan Sinung saat menjadi pemateri dalam Talkshow Seni dan Budaya Lokal Menuju Panggung Global yang digelar JMSI Bondowoso, Jumat malam, 6 Februari 2026, di aula SKB Bondowoso.

Menurut Sinung, geopark merupakan instrumen pembangunan berkelanjutan yang menuntut keterpaduan antara alam, budaya, dan kesejahteraan masyarakat.

“Geopark itu bukan cuma alam. Ada budaya dan rakyat di dalamnya. Kalau alamnya lestari tapi budayanya rusak, rakyat tidak akan sejahtera. Dua-duanya harus jalan,” tegasnya.

Sebagai Pembina Dewan Kebudayaan Daerah (DKD) Bondowoso, Sinung menekankan bahwa Bondowoso memiliki posisi strategis dalam Ijen UNESCO Global Geopark.

Hampir seluruh hamparan warisan letusan gunung api purba berada di wilayah Bondowoso, yang menjadi salah satu prasyarat utama pengakuan UNESCO.

Namun, ia menyoroti kesalahan mendasar dalam tata kelola ketika PHIG dilekatkan ke satu dinas teknis yakni Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora). Menurutnya, langkah tersebut fatal karena memutus garis komando dan perencanaan lintas sektor.

“Tidak ada ceritanya Letkol perintah Letkol. Ini soal struktur. PHIG seharusnya melekat ke Bappeda—sekarang Bapperida—sebagai dapur perencanaan pembangunan, supaya linier dengan provinsi dan pemerintah pusat,” ujarnya.

Sinung menjelaskan, di tingkat nasional pengelolaan geopark berada dalam koordinasi Bappenas dan Kemendagri, sementara di tingkat provinsi dikelola oleh badan perencanaan daerah. Karena itu, Bondowoso semestinya satu frekuensi agar kebijakan geopark berjalan efektif dan berkelanjutan.

Ketua DPC PDI Perjuangan Bondowoso ini mengaku telah menyampaikan langsung kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah Bondowoso agar PHIG segera dikembalikan ke Bapperida—yang sebelumnya bernama Bappeda—demi memastikan kesinambungan kebijakan dan penguatan perencanaan.

Dalam kesempatan itu, Sinung juga menepis anggapan adanya persaingan antara Bondowoso dan Banyuwangi dalam pengelolaan geopark. Ia menegaskan Ijen UNESCO Global Geopark merupakan satu kesatuan kawasan dan satu dokumen.

“Banyuwangi itu mitra, bukan pesaing. Seperti Gunung Sewu yang lintas daerah. Kita itu mitra sanding,” katanya.

Terkait evaluasi UNESCO, Sinung mengaku optimistis status geopark masih bisa dipertahankan. Ia menyebut evaluasi memberi waktu empat tahun bagi daerah untuk berbenah, sementara Banyuwangi dinilainya memiliki kesiapan yang kuat.

“Saya yakin masih bisa bertahan. Tapi waktunya tidak panjang. Kalau tata kelola tidak dibenahi, risikonya jelas,” ujarnya.

Sinung juga mengingatkan bahaya masuknya politik praktis dalam pengelolaan geopark. Menurutnya, lembaga strategis seperti PHIG harus diisi oleh tenaga profesional sesuai keahliannya, bukan kepentingan jangka pendek.

“Saya politisi, tapi urusan geopark jangan dibawa ke partai. Kalau terlalu cepat dipolitisasi, pasti terkotak-kotak,” tegasnya.

Ia menutup dengan mengingatkan kesepakatan awal para pemangku kepentingan di Bondowoso untuk menanggalkan kepentingan politik demi geopark.

“Dulu kami sepakat, demi geopark, di Bondowoso hanya ada satu partai: Partai Bondowoso. Dan satu fraksi: Fraksi Geopark,” pungkasnya. (awi/but)