Ponorogo (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo langsung menggeber langkah penanganan pascabencana hidrometeorologi. Melalui Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP), pemkab menginventarisir kerusakan fasilitas umum dan menyusun skala prioritas perbaikan agar akses warga tidak terganggu terlalu lama.
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Ponorogo mencatat sedikitnya ada 7 titik infrastruktur mengalami kerusakan berat. Kerusakan itu meliputi jembatan, jalan amblas, hingga talud longsor yang tersebar di sejumlah kecamatan.
Kepala DPUPKP Ponorogo, Jamus Kunto Purnomo, menyebut hasil inventarisasi menunjukkan dampak bencana tak bisa ditangani seragam. Setiap titik memiliki tingkat urgensi berbeda, sehingga perlu dipilah mana yang harus ditangani segera dan mana yang menunggu perbaikan permanen.
“Karena ini bukan uang yang sedikit jadi nanti kami tentukan skala prioritas. Mana yang bisa dikerjakan darurat dan mana yang harus diperbaiki permanen,” kata Jamus, ditulis Minggu (1/2/2026).
Adapun titik kerusakan tersebut berada di tiga jembatan Desa Grogol, Kecamatan Sawoo, satu jembatan Desa Bancar dan satu jembatan Desa Kunti, Kecamatan Bungkal, jalan amblas di Desa Wagir Lor, Kecamatan Ngebel serta talud longsor di Desa Paringan, Kecamatan Jenangan. Dari hitungan awal DPUPKP Ponorogo, total kebutuhan anggaran untuk memulihkan seluruh infrastruktur itu mencapai sekitar Rp15 miliar.
Salah satu titik krusial berada di Desa Grogol, Kecamatan Sawoo. Tiga jembatan di satu dusun rusak hampir bersamaan. Akibatnya, sedikitnya 500 warga Dusun Mijil dan Dusun Mingging terancam terisolir jika tak segera ada penanganan.
Namun, keterbatasan anggaran memaksa Pemkab Ponorogo mengambil keputusan yang tepat dan strategis. Dari tiga jembatan yang rusak, hanya satu yang diprioritaskan untuk diperbaiki lebih dulu, yakni jembatan di Dusun Mingging.
“Karena dua lainnya itu jembatan rusaknya satu jalur. Kalau satu diperbaiki lainnya tidak, maka percuma. Jadi kami kerjakan yang jembatan rusak di Dusun Mingging,” jelasnya.
Pertimbangan tersebut bukan tanpa alasan. Selain merupakan akses kabupaten, jembatan Dusun Mingging dinilai paling efektif. Yakni untuk membuka kembali konektivitas warga menuju pusat aktivitas ekonomi.
Terkait teknis pengerjaan, DPUPKP Ponorogo masih menyusun detail desain. Opsi yang dipertimbangkan mulai dari perbaikan darurat hingga konstruksi baja yang memungkinkan dilintasi kendaraan roda empat. Seluruh skema akan disesuaikan dengan kemampuan Belanja Tidak Terduga (BTT) Pemkab Ponorogo.
Di saat bersamaan, Pemkab Ponorogo juga menunggu respons dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas usulan bantuan yang telah diajukan, terutama untuk titik-titik dengan kebutuhan anggaran besar.
“Kami akan laporkan ke pimpinan, seperti apa kebijakan dan kebutuhannya. Karena ada rencana juga titik lain seperti Wagir Lor itu diusulkan ke provinsi,” pungkasnya.
Di tengah cuaca yang masih sulit diprediksi, penanganan infrastruktur tak lagi sekadar soal beton dan baja. Yakni menyangkut akses hidup warga, jalur ekonomi, dan rasa aman masyarakat. Mereka berharap bisa kembali beraktivitas tanpa harus memutar jalan atau bertaruh keselamatan. [end/suf]
