Banyuwangi (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi secara resmi menetapkan delapan prioritas pembangunan tahun 2027 yang berfokus pada penguatan sumber daya manusia (SDM) dan sektor pariwisata berkelanjutan. Hal ini ditegaskan oleh Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbangcam) di Aula Rempeg Jogopati pada Rabu (28/1/2026).
Musrenbangcam tersebut menjadi wadah bagi seluruh Camat, Forpimka, tokoh masyarakat, serta perangkat desa untuk mengusulkan program pembangunan strategis dari tingkat bawah. Kegiatan ini bertujuan menyelaraskan visi daerah dengan kebutuhan riil masyarakat di setiap kecamatan se-Kabupaten Banyuwangi secara komprehensif.
Bupati Ipuk Fiestiandani memaparkan bahwa arah kebijakan pembangunan 2027 akan bertumpu pada daya saing SDM melalui transformasi sektor pendidikan dan kesehatan. Pariwisata tetap diposisikan sebagai “payung” besar pembangunan guna mendorong akselerasi ekonomi kerakyatan dan kesejahteraan warga secara luas.
“Pendidikan dan kesehatan tetap menjadi urusan wajib daerah. Pariwisata sebagai umbrella pembangunan Banyuwangi juga akan terus didorong untuk mengungkit perekonomian daerah,” ujar Bupati Ipuk di hadapan para peserta forum.
Prioritas utama mencakup peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pemerataan akses pendidikan serta penguatan literasi digital bagi generasi muda. Program ini dirancang untuk memastikan kompetensi lulusan pendidikan selaras dengan kebutuhan pasar kerja masa depan yang semakin kompetitif dan berbasis teknologi.
“Salah satunya dengan mendorong penguatan pendidikan vokasi, keterampilan dan literasi digital. Peran Camat memastikan agar perencanaan pendidikan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing,” papar Ipuk menjelaskan strategi pendidikan daerah.
Di sektor kesehatan, pemerintah daerah menargetkan penurunan angka stunting secara signifikan serta penanganan serius terhadap tren peningkatan penyakit degeneratif. Ipuk menekankan perlunya kewaspadaan kolektif terhadap kasus diabetes melitus dan tuberkulosis (TBC) yang harus dituntaskan melalui penguatan layanan dasar.
“Ada peningkatan sejumlah penyakit degeneratif, seperti diabetes melitus, TBC, yang harus kita selesaikan di tahun depan. Ini harus jadi perhatian kita semua,” kata Ipuk memberikan peringatan terkait isu kesehatan masyarakat.
Pemkab Banyuwangi juga berkomitmen mendorong UMKM untuk naik kelas guna memperkuat ekosistem pariwisata yang bersih, ramah, dan tertib di seluruh wilayah. Para pemangku kepentingan di tingkat desa diminta proaktif menjaga citra positif daerah demi menjamin kenyamanan wisatawan yang berkunjung ke Banyuwangi.
Sektor infrastruktur akan difokuskan pada pembangunan jalan akses menuju pusat-pusat ekonomi rakyat serta pusat pelayanan publik yang inklusif dan berkelanjutan. Mekanisme Pagu Indikatif Kecamatan (PIK) tetap menjadi alat validasi utama pembangunan fisik meskipun pemerintah pusat tengah melakukan kebijakan efisiensi anggaran.
“Ditengah kebijakan efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat pembangunan jalan akan tetap kita validasi melalui mekanisme Pagu Indikatif Kecamatan (PIK) seperti biasa,” tegas Ipuk mengenai komitmen infrastruktur daerah.
Usulan pembangunan di bidang non-infrastruktur, seperti pendidikan dan ekonomi, akan diajukan melalui mekanisme RKPD guna mendapatkan dukungan finansial dari Pemerintah Provinsi dan Pusat. Strategi ini diambil secara sengaja oleh pemerintah daerah untuk memperbesar peluang pendanaan dari berbagai sumber pendanaan eksternal.
“Sedangkan untuk usulan di lingkup Non Infrastruktur (Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi) akan diusulkan melalui RKPD agar mendapat dukungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Strategi ini kita ambil agar peluang pendanaan lebih besar,” terang Ipuk lebih lanjut.
Lima prioritas lainnya mencakup reformasi perlindungan sosial, produktivitas pertanian, digitalisasi layanan publik, pengelolaan lingkungan, hingga menjaga harmonisasi sosial wilayah. Ipuk secara khusus memberikan atensi pada upaya penanganan kemiskinan dengan intervensi berbasis data yang lebih akurat, terarah, dan transparan.
“Kami berharap angka ini akan terus berkurang dengan memperkuat intervensi yang lebih terarah dan berbasis data. Perlu sinergi banyak pihak,” pungkas Ipuk mengakhiri paparannya dalam forum perencanaan tersebut. [alr/beq]
