Surabaya (beritajatim.com) – Wali Kota Surabaya sekaligus Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), Eri Cahyadi, menanggapi pernyataan Bupati Lahat Bursah Zarnubi yang mengaitkan rendahnya gaji kepala daerah menjadi alasan pemicu praktik korupsi, Jumat (23/1/2026).
Ia menyampaikan, bahwa jabatan sebagai kepala daerah ini sebuah amanah dan sudah semestinya setiap orang yang ingin mencalonkan dirinya mengerti konsekuensinya, termasuk perkara upah gaji rendah.
“Pertanyaannya (sekarang) begini. Kepala daerah itu adalah tugas dan amanah. Kedua; kalau sudah tahu gajinya kepala daerah itu rendah kenapa jadi kepala daerah?,” kata Eri, hari Jumat (23/1/2026).
Wali Kota Surabaya itu juga turut mempertanyakan seberapa integritas kepala daerah yang menjadikan alasan korupsi sebagai keterpaksaan kondisi karena gaji rendah. Menurutnya, hal itu sama sekali tidak bisa dijadikan sebuah pembenaran.
“Kalau sudah tahu kita gaji sekian, kalau tahu itu begitu, ya jangan jadi kepala daerah. Kenapa susah-susah, kenapa jadi kepala daerah?,” jelasnya.
Lebih lanjut, Eri mengaku bahwa para wali kota yang tergabung dalam Apeksi telah memiliki kesepakatan untuk memahami struktur penggajian sejak awal. Meskipun setiap daerah memiliki kapasitas fiskal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berbeda-beda, besaran gaji pokok tetap harus merujuk pada aturan yang sudah ada.
“Jadi kita punya sepakatan dalam Apeksi. Ini yang saya sampaikan. Jadi kalau ternyata jadi kepala daerah di Apeksi itu yo kudu ngerti (harus tahu) gaji ne. Jangan sampai kepala daerah ini terus dia ngomong gajinya kecil,” jelas Eri.
Namun, Eri juga tidak menampik adanya aspirasi Apeksi untuk mengusulkan penyesuaian gaji kepala daerah kepada pemerintah pusat. Namun, usulan itu bukan didasari atas ketidakcukupan, melainkan pertimbangan beban kerja dan tanggung jawab yang berbeda-beda.
“Tapi memang kita mengusulkan itu adalah gaji kepala daerah. Dengan beban yang seperti itu sama enggak sih, apa wajar enggak sih dengan harga segitu, menyesuaikan dengan gaji segitu,” pungkasnya.
Seperti diketahui, Bupati Lahat sekaligus Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Bursah Zarnubi, menyampaikam respons atas Bupati Pati Sudewo yang terjerat kasus dugaan korupsi yang diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini disampaikan Bursah saat penutupan Rakernas XVII Apkasi di Batam, Kepulauan Riau (Kepri), pada hari Selasa (20/1/2026).
Dalam pernyataannya Bursah menyinggung fenomena kasus korupsi kepala daerah. Dan mengaku sempat meminta tambahan anggaran Rp400 juta untuk setiap kabupaten seluruh Indonesia kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Karena menurutnya, tambahan anggaran itu dibuat agar para bupati tak korupsi. Bursah pun mengaku pernah mengeluh kepada Tito bahwa gaji bupati kecil hanya Rp5,7 juta per bulan.
“Jadi, di antara kita itu tidak ada yang nggak korupsi. Ada yang kecil, besar, ada yang sial dan ada yang nggak sial,” dikutip dari cnnindonesia.com (rma/ted)
