Blitar (beritajatim,com) – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blitar tengah berupaya keras menuntaskan sembilan paket proyek tahun anggaran 2025 yang belum selesai hingga awal tahun 2026. Pihak dinas memprioritaskan penyelesaian fisik infrastruktur tersebut agar kemanfaatannya bisa segera dirasakan secara langsung oleh masyarakat luas.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Blitar, Agus Zaenal, mengungkapkan bahwa total nilai anggaran untuk 63 paket proyek sepanjang tahun lalu mencapai Rp19 miliar. Meskipun mayoritas pekerjaan telah dinyatakan rampung, sisa sembilan proyek yang menggantung ini menjadi sorotan dalam upaya penyerapan anggaran yang maksimal.
“Total paket ada 63 proyek nilai sekitar Rp19 miliar per hari ini tinggal 9 paket pekerjaan yang belum selesai,” ungkap Agus Zaenal pada Jumat (23/01/2026). Enam di antaranya merupakan proyek pembangunan infrastruktur jalan, sementara tiga lainnya berada di bidang Sumber Daya Alam (SDA).
Agus memastikan bahwa kemajuan pengerjaan pada sembilan proyek sisa tersebut saat ini sudah berada di kisaran 80 hingga 90 persen. Pihaknya terus memacu para pelaksana di lapangan agar target penyelesaian seratus persen dapat tercapai dalam waktu dekat.
Pemerintah Kabupaten Blitar kini juga tengah menyiapkan langkah administratif guna mengakomodasi proses pembayaran proyek yang mengalami fenomena lompat tahun tersebut. Hal ini sangat penting agar transaksi keuangan kepada pihak ketiga tetap berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
“Hari ini Ranperbup untuk perubahan APBD itu nanti setelah itu soal pembayaran yang lompat tahun itu bisa diproses,” tegas Agus Zaenal. Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) tersebut dirancang khusus untuk memberikan kepastian hukum terkait penyesuaian anggaran di luar siklus tahunan normal.
Menariknya, sumber pendanaan untuk melunasi pengerjaan proyek sisa ini dipastikan tidak akan mengganggu alokasi pos anggaran murni tahun 2026. Pemerintah daerah akan memanfaatkan dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya yang memang telah dipersiapkan sejak awal.
“Anggarannya sudah ada, kita ambil dari dana SiLPA kemarin,” tambah Agus guna memberikan jaminan kepada para kontraktor dan pelaksana proyek. Dengan adanya dana SiLPA, skema pembayaran lintas tahun ini diharapkan dapat berjalan lancar tanpa menemui kendala finansial yang berarti.
Meski regulasi dan dana telah siap, keterlambatan penyelesaian proyek ini menjadi bahan evaluasi serius bagi jajaran manajemen konstruksi di Kabupaten Blitar. Perencanaan yang lebih presisi pada masa mendatang diharapkan mampu mencegah terulangnya kondisi pengerjaan fisik yang tidak tuntas tepat waktu.
Transparansi mengenai proyek pembangunan ini sangat krusial bagi publik, terutama warga Jawa Timur yang menggantungkan mobilitasnya pada infrastruktur jalan yang memadai. Dinas PUPR Blitar berkomitmen untuk meningkatkan pengawasan lapangan demi menjamin kualitas bangunan tetap optimal meskipun dikejar target waktu. [owi/beq]
