Surabaya (beritajatim.com) – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, akhirnya buka suara menanggapi kegelisahan mahasiswa terkait pemotongan nilai bantuan UKT “Beasiswa Pemuda Tangguh” oleh Pemkot, Senin (19/1/2026).
Eri mengungkapkan, pemotongan nilai bantuan UKT ini terpaksa dilakukan karena ada temuan penyimpangan. Program tersebut disusupi oleh anak-anak pejabat dan mantan pejabat yang lolos ke dalam daftar penerima.
“(Daftar penerima) sudah diverifikasi ulang. Dan semua anak-anak pejabat akeh (banyak). Karena itu tidak akan kami berikan, akhirnya kita berikan rata dengan Rp2,5 juta,” kata Wali Kota Surabaya, Eri.
Padahal, secara regulasi, program tersebut hanya diperuntukkan bagi mahasiswa berprestasi serta mahasiswa dari keluarga kurang mampu atau prasejahtera.
“Maka yang seperti-seperti ini itu harus kita hilangkan. Kita mulai dengan kejujuran. Jadi memang orang Surabaya yang biasa menerima ini tidak terkontrol, sekarang saya kontrol, dan ketemulah semuanya,” tegasnya.
Dalam temuan penyimpangan program beasiswa tersebut, Eri juga menceritakan bahwa ada salah satu anak mantan pejabat yang lolos sebagai penerima dengan UKT Rp15 juta, yang sedang menempuh studi kuliah di fakultas kedokteran.
“Ono loh. Sing nang fakultas kedokteran Rp15 juta. Terus adil ta awak dewe ono sing gak duwe gak iso sekolah, awak dewe ngekei Rp15 juta wong tertentu? Sing mampu pisan, anake mantan pejabat. Lah kan lucu iki. (Ada loh. Yang kuliah di fakultas kedokteran UKT-nya Rp15 juta. Terus apakah kita adil, ketika ada orang yang tidak mampu tidak bisa sekolah, lalu kita memberikan Rp15 juta itu ke orang tertentu? Orangnya juga mampu, anaknya mantan pejabat. Kan lucu ini),” jelas Eri.
Menanggapi kekhawatiran mahasiswa kurang mampu, Eri mengaku telah melakukan verifikasi ulang terhadap daftar penerima Beasiswa Pemuda Tangguh di berbagai perguruan tinggi Surabaya guna memastikan ketepatan sasaran bantuan berdasarkan kondisi ekonomi riil mereka.
Di sisi lain, ia pun turut menjamin bahwa mahasiswa dari keluarga prasejahtera akan tetap menerima bantuan UKT penuh, bukan hanya Rp2,5 juta. Kebijakan ini juga diklaim telah disosialisasikan kepada para mahasiswa penerima dan keluarganya.
“Kalau dia (mahasiswa) itu masuk dalam keluarga yang prasejahtera, aku yang datang ke kampusnya. (Bilang) ini masuk, ini diganti, yang verifikasi adalah saya. Dia tidak bisa langsung,” pungkasnya. (rma/kun)
1 Komentar
kalau dengan alasan banyak penyusupan anak pejabat atau orang kaya menerima ukt seharusnya jangan korbankan kepada warga yang benar benar membutuhkan, itu kan hanya kesalahan dari mal adminstrasi dari petugas, kalau benar benar survey dilakukan secara jujur dan tanpa intervensi kalau memang secara ekonomi mampu ya harusnya ditolak dan tidak diloloskan, kalau dengan adanya perubahan regulasi hanya diberi bantuan ukt 2,5 juta bagi warga yang miskin dan pra sejahtera tentu terlalu berat, justru dengan kuota penerima bantuan yng begitu banyak malah orang orang yng seharusnya mampu malah ikut ambil bagian dalam program bantuan bea siswa ini