Surabaya (beritajatim.com) – Pengamat Politik Universitas Trunojoyo Madura Surokim Abdussalam menilai agenda ekologis yang ditegaskan dalam Rakernas I PDI Perjuangan 2026 mencerminkan keberanian politik dalam membaca tantangan riil bangsa. Menurut dia, krisis iklim dan bencana lingkungan kini semakin nyata dirasakan masyarakat dan membutuhkan respons kebijakan yang tegas.
Surokim memandang rekomendasi eksternal Rakernas menunjukkan keseriusan partai dalam menempatkan persoalan ekologi, keberlanjutan lingkungan, dan keadilan sosial sebagai isu strategis nasional. Menurut dia, sikap tersebut relevan dengan kondisi Indonesia sebagai negara rawan bencana ekologis.
“Rakernas ini secara terbuka mengakui bahwa bencana ekologis tidak berdiri sendiri. Dia lahir dari kesalahan kebijakan tata ruang, praktik ekonomi ekstraktif, serta lemahnya penegakan hukum lingkungan,” ujar Surokim, Kamis (15/1/2026).
Dia menilai penekanan Rakernas pada pencegahan bencana ekologis, penghentian deforestasi, penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan, serta pemulihan ekosistem menunjukkan kesadaran politik yang kontekstual. Agenda Merawat Pertiwi juga disebut menjadi garis ideologis yang mengaitkan lingkungan dengan keadilan sosial.
“Pendekatan ini penting karena menyatukan dimensi ekologi dengan kepentingan petani, nelayan, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya,” jelas dia.
Dalam konteks politik kontemporer, Surokim menyebut isu ekologis telah menjadi bagian dari kesadaran publik, terutama di kalangan generasi muda dan kelas menengah perkotaan. Menurut dia, ketika partai menjadikan krisis iklim sebagai isu keadilan antargenerasi, pesan politik tersebut memiliki daya resonansi kuat.
Dia juga menilai rekomendasi Rakernas yang mengaitkan agenda ekologis dengan komitmen global Indonesia, termasuk penurunan emisi dan transisi energi, memperkuat peran negara dalam melindungi rakyat dari dampak perubahan iklim. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat Indonesia kehilangan lebih dari 100 ribu hektare hutan per tahun dalam satu dekade terakhir.
Dari sudut pandang politik elektoral, Surokim melihat sikap ekologis ini berpeluang membangun legitimasi politik di mata publik. Namun konsistensi implementasi menjadi kunci utama.
“Konversi simpati menjadi elektabilitas sangat bergantung pada sejauh mana rekomendasi Rakernas diterjemahkan ke dalam kerja fraksi dan kebijakan di pusat maupun daerah,” tegas dia.
Surokim mengingatkan publik kini semakin kritis terhadap politik simbolik. Partai, kata dia, akan dinilai dari keberanian melindungi kepentingan jangka panjang rakyat dan lingkungan.
“Jika konsistensi itu terjaga, agenda ekologis Rakernas berpotensi menjadi modal politik yang kuat,” pungkas dia. [asg/but]
