Bojonegoro (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus mematangkan rencana penataan ulang kawasan strategis kota, meliputi alun-alun, Pasar Kota, dan Taman Rajekwesi. Penataan ini diarahkan untuk menghadirkan ruang publik yang lebih inklusif, tertata, serta mampu menjawab kebutuhan sosial, ekologis, dan ekonomi masyarakat.
Direktur Idfos Indonesia Kabupaten Bojonegoro, Joko Hadi Purnomo, menegaskan bahwa alun-alun memiliki peran penting sebagai ruang publik utama yang dapat diakses seluruh warga tanpa diskriminasi usia, gender, maupun kemampuan fisik. Menurutnya, keberadaan alun-alun bukan sekadar ruang terbuka, tetapi simbol kebersamaan dan inklusivitas kota.
Selain itu, alun-alun juga berfungsi sebagai ruang hijau dan hutan kota mini. Keberadaan pepohonan dan area terbuka hijau dinilai mampu memperbaiki kualitas udara, meningkatkan daya resap air, sekaligus memperkuat ketahanan kota terhadap dampak perubahan iklim.
“Alun-alun idealnya menjadi ruang yang mendorong gaya hidup sehat. Di sana tersedia area untuk lari, senam, dan olahraga ringan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat,” ujar Joko.
Lebih dari itu, alun-alun juga menjadi ruang sosial, budaya, dan identitas lokal. Di ruang inilah warga datang bukan karena kewajiban, melainkan kebutuhan untuk berinteraksi, bercengkerama, berolahraga, menikmati suasana, atau sekadar menyaksikan aktivitas kota. Alun-alun menjadi ruang netral yang mempertemukan warga tanpa sekat sosial.
Sebagai ruang budaya, alun-alun memberi tempat bagi tradisi lokal untuk tetap hidup. Kesenian rakyat, perayaan hari besar, kegiatan keagamaan, hingga aktivitas komunitas dapat berlangsung secara terbuka dan alami. Unsur budaya hadir melalui aktivitas warga, simbol lokal, serta jejak sejarah yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.
“Dari suasana dan aktivitas yang terjadi di alun-alun, identitas kota terbentuk. Ketika ruang ini hidup dan dirawat bersama, akan tumbuh rasa bangga dan rasa memiliki dari masyarakat,” tambahnya.
Alun-alun juga diharapkan menjadi penggerak ekonomi rakyat yang tertata, dengan memberikan ruang bagi UMKM dan pedagang kaki lima tanpa mengganggu fungsi sosial dan ekologis kawasan.
Komitmen penataan tersebut ditegaskan dalam rapat koordinasi yang digelar di Ruang Angling Dharma, Gedung Pemkab Bojonegoro, Jumat (19/12/2025). Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menyampaikan bahwa kondisi alun-alun saat ini sudah tidak lagi mampu menampung dinamika aktivitas warga yang terus berkembang.
“Kondisi alun-alun Bojonegoro hari ini sudah sangat padat dan tidak teratur. Fungsi sosial serta area rekreasi keluarga masih sangat kurang. Kita ingin menciptakan ruang terbuka hijau yang multifungsi, ramah keluarga, sekaligus menjadi destinasi wisata olahraga,” tegasnya.
Bupati menekankan bahwa penataan kawasan tidak semata berorientasi pada estetika, tetapi juga harus mampu mengakomodasi potensi ekonomi lokal dengan tetap menjaga kenyamanan publik.
“Kita menyadari keterbatasan lahan, sementara kebutuhan masyarakat sangat beragam. Karena itu, penataan dilakukan bertahap dengan skala prioritas. Yang utama, kawasan tersebut harus mampu menampung aktivitas sosial sekaligus memberi ruang bagi UMKM dan PKL secara tertib,” imbuhnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Bojonegoro, Edi Susanto, menyebut rapat koordinasi ini sebagai langkah awal menuju wajah kota yang lebih inklusif dan modern, tanpa kehilangan identitas lokal.
“Tujuan besar kita adalah menata Kota Bojonegoro agar lebih ramah bagi semua, modern, namun tetap memiliki karakter lokal yang kuat. Kami berharap masukan kritis dari seluruh OPD agar perencanaan ini benar-benar matang sebelum direalisasikan,” pungkasnya. [lus/but]
