Sampang (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang, tampaknya kurang serius terkait kepatuhan pajak kendaraan dinas. Hingga memasuki awal 2026, ratusan unit kendaraan operasional milik daerah setempat tercatat belum melunasi kewajiban pajaknya.
Data Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Sampang menunjukkan, sebanyak 772 unit kendaraan dinas masih menunggak pajak.
Jumlah tersebut memang menurun dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 1.167 unit, namun penertiban dinilai belum sepenuhnya tuntas.
Sekretaris BPPKAD Sampang, Bambang Indra Basuki, menjelaskan bahwa pada tahun 2025 total kendaraan dinas yang tercatat mencapai 2.162 unit, baik yang telah memiliki dokumen lengkap maupun yang masih bermasalah secara administrasi.
“Sudah dilakukan secara bertahap, tetapi hingga kini masih ada ratusan kendaraan yang pajaknya belum dibayarkan,” terangnya, Jum’at (2/1/2026).
Ia menambahkan, ada dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi penyumbang tunggakan terbanyak, yakni Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Dinkes KB) serta Dinas Pendidikan (Disdik). Selain tunggakan pajak, persoalan aset juga ditemukan pada keberadaan fisik kendaraan.
Sebanyak 227 unit kendaraan dinas tercatat hilang secara administratif karena fisik kendaraan beserta dokumen penting seperti STNK dan BPKB tidak diketahui keberadaannya.
Untuk mengurangi beban aset daerah, sepanjang tahun 2024 Pemkab Sampang telah melelang 243 unit kendaraan dinas yang dinilai tidak lagi efektif digunakan.
“Saat ini, hanya 601 unit kendaraan yang benar-benar tercatat memiliki kelengkapan dokumen dan sah secara hukum,” imbuhnya.
Masalah lain juga muncul pada penggunaan kendaraan di luar lingkungan internal Pemkab.
BPPKAD mencatat sedikitnya 26 unit kendaraan berada di instansi eksternal, termasuk yang dipinjamkan kepada mitra Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dari kelompok tertentu yang mencakup 82 unit kendaraan, sebanyak 70 unit di antaranya juga masih tercatat menunggak pajak.
“Evaluasi dan penataan aset akan terus kami lakukan agar pengelolaan kendaraan dinas lebih tertib,” pungkasnya. [sar/but]
