Blitar (beritajatim.com) – Rijanto resmi turun dari kursi Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Blitar. Meski berstatus sebagai Bupati Blitar saat ini, namun posisi Rijanto di struktural partai tetap diganti oleh DPP PDIP.
Pergantian Rijanto dari pucuk pimpinan DPC PDIP Kabupaten Blitar ini pun mengundang sejumlah tanya, bagaimana mungkin kader terbaik yang kini juga menjabat sebagai bupati diganti begitu saja. Terkait hal itu, PDIP menyebut bahwa pergantian ini dilakukan agar Rijanto bisa lebih fokus mengurus pemerintahan Kabupaten Blitar.
Sehingga pikiran Rijanto tak terbelah dengan struktural partai. Harapannya pemerintahan Rijanto yang merupakan kader PDIP bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
“Pak Rijanto konsentrasi mengurusi pemerintahan agar pemerintahan Pak Rijanto yang merupakan kader PDI Perjuangan betul-betul bisa dirasakan masyarakat,” ujar Guntur Wahono, Ketua DPC PDIP Kabupaten Blitar periode 2025-2030 pada Selasa (23/12/2025).
Namun tampaknya ada hal lain yang belum terungkap, pasalnya data di lapangan berbicara lain. Lengsernya Rijanto dari kursi Ketua DPC PDIP Kabupaten Blitar sebenarnya bukanlah kejutan bagi kalangan internal. Dalam proses penjaringan, Rijanto tercatat mengalami krisis legitimasi di tingkat akar rumput.
Dari total 22 Pengurus Anak Cabang (PAC) yang ada di Kabupaten Blitar, sang Bupati hanya mampu mengantongi satu suara dukungan saja. Kalah jauh dari Sekretaris DPC PDIP, Supriadi alias Kuat yang memperoleh 17 dukungan suara PAC.
Fakta ini menjadi indikator bahwa hubungan emosional dan politis antara Rijanto sebagai ketua partai dengan struktur di bawahnya (PAC dan Ranting) sedang tidak baik-baik saja.
Guntur Wahono yang kini telah ditunjuk menggantikan Rijanto pun tidak menampik bahwa hal itu memang terjadi. Secara eksplisit Guntur pun menjelaskan bahwa selama kepemimpinan Rijanto, poin konsolidasi partai dianggap sebagai nilai minus oleh DPP dan DPD PDIP Jawa Timur.
“Konsolidasi memang dianggap kurang, sehingga nanti perlu dilakukan intens lagi,” tegas Guntur.
DPP dan DPD PDIP Jawa Timur, menurut Guntur, juga menyoroti soal ketimpangan prestasi antara eksekutif dan legislatif. Era kepemimpinan Rijanto dinilai kurang maksimal dalam menerapkan strategi Tiga Pilar Partai (Struktural, Legislatif, Eksekutif) secara koheren.
Anomali terjadi di Kabupaten Blitar yakni PDI Perjuangan sukses mendudukkan kadernya yakni Rijanto sebagai Bupati, namun di saat yang sama justru mengalami penurunan kursi yang signifikan di DPRD Kabupaten Blitar. Sebuah kondisi yang dalam kalkulasi politik dianggap sebagai kerugian besar.
“Karena kita harus mendengarkan suara rakyat kemudian dibahas. Kalau kemenangan PDIP (di eksekutif) tidak berdampak terhadap suara PDIP di legislatif, ini rugi,” kritik Guntur.
Ketidaksinkronan ini mengindikasikan macetnya komunikasi antara Bupati (Petugas Partai di Eksekutif) dengan Fraksi PDIP di DPRD dan pengurus struktural DPC. Kemenangan eksekutif seolah berjalan sendiri tanpa memberikan efek ekor jas (coattail effect) bagi kebesaran partai di parlemen.
Kini, beban berat ada di pundak Guntur Wahono. Ia harus memastikan bahwa di masa depan, kemenangan kader banteng tidak lagi parsial. Sinergi antara kebijakan Bupati Rijanto harus linier dengan penguatan basis massa partai, bukan justru menggerus suara di akar rumput. [owi/beq]
