Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Eri Cahyadi, akhirnya buka suara terkait wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Wali Kota Surabaya ini menegaskan bahwa esensi utama dalam pelaksanaan demokrasi di daerah adalah keterlibatan masyarakat untuk memilih pemimpinnya secara langsung.
Pernyataan tersebut disampaikan Eri Cahyadi pada Kamis (11/12/2025), merespons isu politik nasional yang kembali menghangat belakangan ini. Wacana pemilihan tidak langsung ini sebelumnya diutarakan oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, di hadapan Presiden Prabowo Subianto, yang kemudian memicu perdebatan publik mengenai masa depan demokrasi elektoral di Indonesia.
Menanggapi dinamika tersebut, Eri Cahyadi yang baru saja terpilih kembali memimpin Surabaya untuk periode kedua ini menekankan bahwa partisipasi rakyat adalah kunci. Menurutnya, legitimasi seorang pemimpin daerah sangat bergantung pada mandat yang diberikan langsung oleh warganya.
“Yang terpenting itu kepala daerah dipilih oleh rakyat,” ujar Eri Cahyadi, Kamis (11/12/2025).
Meski memiliki pandangan kuat terkait pemilihan langsung, Eri mengakui bahwa di internal organisasi para wali kota se-Indonesia tersebut belum ada pembahasan mendalam mengenai usulan perubahan mekanisme ini. APEKSI, menurutnya, masih bersikap terbuka untuk melihat perkembangan situasi politik nasional.
Eri memastikan akan segera melakukan evaluasi dan kajian komprehensif bersama anggota APEKSI lainnya untuk merumuskan sikap organisasi. Evaluasi ini diperlukan untuk menimbang sisi positif dan negatif dari kedua mekanisme pemilihan, baik secara langsung maupun melalui parlemen daerah, demi mendapatkan format terbaik bagi tata kelola pemerintahan.
“Yang terbaik apa? Ya kita lihat nanti lah. Apakah itu (dipilih) langsung atau (melalui) DPRD kita lihat nanti, sambil kita evaluasi ya nanti dengan Apeksi seperti apa,” tutup Eri Cahyadi. [rma/beq]
