Pasuruan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Pasuruan tengah memberi perhatian serius pada indikasi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menyebabkan penerimaan belum maksimal. Kondisi tersebut terjadi di saat transfer pusat ke daerah mengalami pemotongan sehingga diperlukan sumber pendanaan alternatif untuk menopang pembangunan wilayah.
Salah satu sektor yang disorot adalah retribusi parkir yang dinilai belum memberikan kontribusi optimal bagi PAD. Saat ini pemkab masih melakukan kajian mendalam untuk mengetahui capaian riil penerimaan parkir dan potensi kebocoran yang mungkin terjadi.
Selain sektor parkir, pendapatan dari penyewaan aset daerah juga masuk dalam rencana peningkatan penerimaan keuangan daerah. Pemerintah menilai beberapa aset berpotensi menghasilkan retribusi lebih besar apabila dikelola secara efektif dan transparan.
Pemkab Pasuruan juga sedang memperbarui pendataan Nomor Objek Pajak (NOP) untuk memastikan klasifikasi pajak sesuai kondisi terkini di lapangan. Perubahan fungsi lahan seperti dari sawah menjadi kompleks perumahan kerap belum diikuti pembaruan data sehingga menyebabkan ketidaktepatan objek pajak.
Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo menegaskan bahwa upaya optimalisasi PAD menjadi prioritas agar pembangunan daerah dapat terus berjalan. “Kita bicara potensi, ada potensi penerimaan PAD yang masih kurang maksimal dan ini menjadi perhatian karena saat transfer dari pusat berkurang, daerah harus mencari sumber pembiayaan lain,” ucapnya.
Menurut Bupati, pendataan menyeluruh dan penguatan sistem monitoring diperlukan untuk mencegah celah kebocoran pendapatan daerah. “Retribusi parkir, penyewaan aset hingga pembaruan data NOP sedang kita proyeksikan sebagai langkah peningkatan PAD agar lebih tepat sasaran,” katanya. [ada/aje]
