Jakarta (beritajatim.com) – Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), Fadli Zon, menegaskan bahwa aktivis buruh Marsinah juga layak mendapat gelar Pahlawan Nasional.
Ia menyebut, perjuangan Marsinah dalam memperjuangkan hak pekerja merupakan catatan penting dalam sejarah perjuangan buruh Indonesia.
“Marsinah juga memenuhi syarat ya. Iya kan perjuangan buruh, perjuangan menginspirasi juga yang saya kira soal perjuangan untuk kesejahteraan buruh, hak-hak buruh, dan lain-lain,” ujar Fadli Zon usai melaporkan daftar calon pahlawan nasional kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (5/11/2025).
Marsinah adalah aktivis buruh yang bekerja di pabrik jam PT Catur Putra Surya (CPS) Porong Sidoarjo, Jawa Timur, yang dikenal luas melalui perjuangannya menuntut keadilan dan kesejahteraan bagi buruh.
Soeharto Juga Dinilai Penuhi Syarat
Selain Marsinah, Fadli Zon juga menyebut Presiden kedua RI Soeharto memenuhi kriteria untuk dianugerahi gelar Pahlawan Nasional. Fadli menanggapi pendapat Guru Besar STF Driyarkara, Franz Magnis Suseno, yang menyatakan Soeharto tidak layak.
“Enggak pernah ada buktinya, enggak pernah terbukti, pelaku genosida apa? Enggak ada. Saya kira enggak ada itu,” kata Fadli Zon.
Ia menjelaskan, salah satu alasan kuat usulan gelar tersebut adalah peran Soeharto dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 serta operasi pembebasan Irian Barat. “Jadi ada rinciannya, rinciannya kalau mau lebih panjang nanti saya berikan,” jelasnya.
Presiden Prabowo Bahas Penganugerahan Gelar Pahlawan
Fadli Zon dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Merdeka, Jakarta, untuk membahas agenda peringatan Hari Pahlawan 2025, termasuk pemberian gelar kepahlawanan nasional.
“Saya sebagai Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, Tanda Kehormatan tadi telah menyampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto terkait dengan pemberian Anugerah Gelar Kepahlawanan Nasional yang memang ini dilaksanakan sudah merupakan kegiatan rutin dalam rangka Hari Pahlawan 2025,” ujarnya.
Ia menegaskan proses pengusulan gelar dilakukan berjenjang dari daerah, melibatkan akademisi, TP2GD di daerah, hingga TP2GP di Kemensos. Dari total 49 nama yang diajukan tahun ini, sebanyak 24 nama menjadi usulan prioritas setelah melalui seleksi dan penelitian oleh Dewan GTK.
“Kalau semuanya memenuhi syarat. Jadi tidak ada yang tidak memenuhi syarat. Semua yang telah disampaikan ini memenuhi syarat. Perjuangannya semua jelas. Latar belakangnya, riwayat hidupnya dan sudah diuji secara akademik, secara ilmiah, riwayat perjuangannya ini telah diteliti dengan seksama melalui beberapa layer, beberapa tahap,” terangnya.
Seleksi gelar pahlawan juga mempertimbangkan keberagaman tokoh, baik dari sisi gender maupun daerah asal. “Kita menyeleksi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan termasuk gender, provinsi, dan lain-lain,” tandas Fadli Zon. (ted)
