Jember (beritajatim.com) – Penolakan pemerintah untuk memberikan visa bagi atlet Israel dalam Kejuaraan Dunia Senam Artistik 19-25 Oktober 2025 di Jakarta menunjukkan konsistensi sekaligus ujian terhadap sikap politik luar negeri Indonesia.
“Penolakan untuk memberikan visa adalah harga moral yang harus dibayar demi konsistensi prinsip menolak diskriminasi dan menolak normalisasi terhadap negara yang masih berstatus menjajah bangsa lain,” kata Agus Trihartono, dosen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kamis (30/10/2025).
“Dalam konteks ini, Israel dipandang sebagai negara penjajah terhadap Palestina sehingga Indonesia memilih tidak menjalani hubungan diplomatik dengan Israel,” kata Agus.
Penolakan tersebut, menurut Agus, adalah tindakan simbolik pemimpin Indonesia untuk menolak normalisasi terhadap penjajahan Israel. “Sikap ini sudah menjadi konsensus nasional lintas pemerintahan. Bukan hanya kebijakan politik jangka pendek,” kata Agus.
Komite Olimpiade Internasional (IOC) menganggap sikap pemerintah Indonesia bertentangan dengan prinsip universal olimpiade. “Sport beyond politics, Nilai-nilai olahraga harus melewati nilai-nilai politik. Tapi sebenarnya ini adalah bentuk konsistensi Indonesia dalam menjalankan prinsip luar negerinya,” kata Agus.
Konsistensi ini membawa dilema. “Ini ujian bagi Indonesia terhadap jati diri politik luar negeri yang sejak awal berdiri berpihak kepada perjuangan antipenjajahan yang sudah ditulis clear di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,” kata Agus.
IOC melarang Indonesia menjadi tuan rumah Olimpiade 2036. Sebelumnya Federasi Asosiasi Sepak Bola Internasional (FIFA) pernah membatalkan penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, menyusul gelombang penolakan terhadap kehadiran tim sepak bola Israel.
Bahkan IOC mengimbau federasi olahraga internasional lainnya untuk tidak mengadakan kegiatan di Indonesia, kecuali ada jaminan seluruh atlet dari berbagai negara dapat diterima tanpa diskriminasi.
“Dari sisi diplomasi olahraga dan citra global, sikap ini tentu membawa konsekuensi. Indonesia kehilangan kesempatan untuk menjadi salah satu calon penyelenggara Olimpiade dan menjadi pusat perhatian dunia,” kata Agus.
Indonesia juga mungkin kehilangan peluang untuk memperkuat ekonomi pariwisata, serta menegaskan posisi dan kapabilitas sebagai negara besar yang mampu menyelenggarakan Olimpiade.
“Apakah ini kerugian? Secara praktis mungkin iya. Tapi dari sisi moral dan simbolik. ini adalah pernyataan jati diri yang sangat jelas. Indonesia tidak menjual prinsip demi prestise. Jadi lebih baik berdiri di atas kebenaran yang sepi daripada dalam kemegahan yang penuh kepalsuan,” kata pria yang juga Rektor Universitas Cordoba Banyuwangi ini.
Lagi pula, Agus Tri mempertanyakan kesiapan Indonesia menjadi tuan rumah Olimpiade 2036. “Tuan rumah Olimpiade juga tidak mudah dan murah. Jepang saja yang sudah maju itu tetap berkolaborasi dengan Korea untuk menjadi tuan rumah,” katanya. [wir]
