Sumenep (beritajatim.com) – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Front Mahasiswa Pembela Keadilan (FMPK) berunjukrasa ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep. Mereka menuntut agar kasus dugaan korupsi pengadaan logistik Pemilu 2024 segera dituntaskan.
“Kasus yang melibatkan KPU Sumenep ini proses hukumnya berjalan lambat. Bahkan minim transparansi,” kata Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Tolak Amir, Selasa (21/10/2025).
Ia mengungkapkan, laporan masyarakat atas kasus tersebut sudah masuk ke Kejari Sumenep sejak November 2024. Namun sampai saat ini terkesan berlarut-larut tanpa kejelasan prosesnya.
“Sudah satu tahun lebih laporan kasus ini. Harusnya sudah ada penetapan tersangka. Apalagi katanya kasus ini sekarang sudah naik ke penyidikan,” ujar Tolak Amir.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga membawa spanduk dan selebaran berisi tiga tuntutan utama. Diantaranya meminta Kejari Sumenep menuntaskan penyidikan secara profesional dan akuntabel. Kemudian meminta penyidik Kejari segera menetapkan tersangka oknum eks Komisioner KPU 2024 yang diduga menjadi dalang kasus korupsi logistik Pemilu.
“Kami memberikan tenggat waktu 5 x 24 jam kepada Kejari Sumenep untuk menunjukkan progres penanganan kasus tersebut.Jika dalam waktu lima hari tidak ada kejelasan, kami akan mengadukan lambannya kinerja Kejari Sumenep ini ke Asisten Pengawasan Kejati Jatim, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejagung RI, Komjak RI, bahkan dengan tembusan ke Presiden Republik Indonesia,” tandasnya.
Ia menjelaskan, berdasarkan hasil penelusuran FMPK, dugaan korupsi tersebut melibatkan anggaran sekitar Rp1,2 miliar yang digunakan untuk pengadaan logistik Pemilu 2024 di KPU Sumenep.
“Kami punya komitmen untuk terus mengawal kasus ini sampai tuntas. Tidak boleh ada yang kebal hukum, termasuk pejabat penyelenggara Pemilu,” ujarnya.
Pengadaan logistik Pemilu 2024 di Kabupaten Sumenep diduga terdapat penyimpangan. Kasus tersebut kini tengah ditangani Kejari Sumenep. Bahkan, korps Adhyaksa sempat melakukan penggeledahan di kantor dan gudang KPU Sumenep pada Juli 2025, setelah kasus ini naik ke penyidikan.
Penggeledahan itu menyasar pada dokumen-dokumen yang berkaitan dengan laporan pertanggungjawaban logistik Pemilu 2024. (tem/but)
