Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Kediri kembali menggelar Webinar Lentera Mapan seri ketiga pada Jumat (17/10/2025) dengan tema “Mewujudkan Lingkungan Ramah Anak dan Setara Gender: Peran Stakeholder dalam Implementasi Konvensi Hak Anak (KHA) dan Pengarusutamaan Gender (PUG)”.
Kegiatan yang berlangsung secara daring ini diikuti oleh seluruh pegawai Pemkot Kediri serta menghadirkan narasumber Widyaiswara Ahli Madya BPSDM Provinsi Jawa Timur yang juga Fasilitator PUG dan KLA Jawa Timur.
Kepala DP3AP2KB Kota Kediri, dr. Muhammad Fajri Mubasysyir, dalam sambutannya menegaskan bahwa kesetaraan gender merupakan bagian penting dari cita-cita bangsa yang tertuang dalam Asta Cita RI.
Hal ini juga selaras dengan visi dan misi ketiga Pemerintah Kota Kediri, yaitu mewujudkan produktivitas sumber daya manusia yang unggul dan inklusif.
Menurut Fajri, kesetaraan gender bukan hanya isu perempuan, melainkan persoalan kemanusiaan dan pembangunan.
“Dalam masyarakat yang setara, semua memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dan mengakses sumber daya serta pembangunan. Tidak terbatas pada gender, tapi menyeluruh bagi seluruh lapisan masyarakat termasuk difabel, lansia, anak, dan kelompok inklusi sosial lainnya,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa Pengarusutamaan Gender (PUG) dan pemenuhan hak anak bukan lagi hal baru di lingkungan Pemkot Kediri. Pemerintah setempat telah berkomitmen mendorong kebijakan dan program yang responsif gender, mulai dari perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak, penyediaan fasilitas publik yang inklusif, hingga peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
Fajri juga memaparkan capaian Kota Kediri dalam pelaksanaan PUG. Berdasarkan data tahun 2024, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Kediri mencapai 94,70%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata Jawa Timur yang berada di angka 92,19%.
Angka tersebut menempatkan Kota Kediri di posisi delapan besar di Jawa Timur. Sementara Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kota Kediri tercatat sebesar 0,12, menjadikannya peringkat kedua di Jawa Timur dengan ketimpangan gender yang relatif kecil.
“Semakin kecil nilai IKG berarti semakin kecil pula ketimpangan gender di suatu daerah. Ini menunjukkan bahwa kebijakan dan program di Kota Kediri sudah berjalan ke arah yang lebih setara,” ungkap Fajri.
Ia berharap kegiatan Webinar Lentera Mapan tidak hanya menjadi sarana peningkatan pengetahuan, tetapi juga menjadi momentum refleksi dan komitmen bersama bagi seluruh ASN dan stakeholder untuk terus mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak dalam setiap kebijakan dan kegiatan kedinasan.
Dengan keberlanjutan program seperti Lentera Mapan, Pemkot Kediri berupaya menciptakan lingkungan yang lebih adil, aman, dan ramah bagi semua kelompok masyarakat, terutama perempuan dan anak, sebagai fondasi pembangunan manusia yang berkelanjutan di tingkat lokal maupun nasional. [nm/ted]
