Bondowoso (beritajatim.com) – Di Desa Solor Kecamatan Cermee Bondowoso, berdiri tegak susunan batu raksasa yang oleh warga setempat disebut Bandhusah—pendhopo ghaib.
Sejak lama, masyarakat percaya tempat itu bukan sekadar bongkahan megalitikum, melainkan ruang pertemuan makhluk halus.
Keyakinan itu baru bergeser setelah tahun 2014, ketika pemerintah daerah mengemasnya dengan nama baru: Batu So’on, Stonehenge ala Bondowoso. So’on artinya susun dalam bahasa Madura. Sejak saat itu, Solor menjelma jadi destinasi wisata populer.
Tapi sebelas tahun berselang, cerita gemilang itu meredup. Batu So’on kini lebih sering sepi ketimbang ramai. Bahkan di hari Minggu, angka kunjungan bisa nihil.
Gazebo tua yang dibangun pada 2014 lapuk dimakan usia tanpa perawatan berarti. Penjaga situs justru cemas, takut pengunjung tertimpa reruntuhan kayu rapuh saat beristirahat.
“Dulu 2014 sampai 2019 pengunjung bisa 90–150 orang per hari. Sekarang maksimal empat orang saja. Bahkan Minggu pun pernah tanpa pengunjung,” ujar seorang penjaga situs dengan nada getir.
Paradoks Pasca-UGG
Kelesuan Solor kian terasa ironis setelah Bondowoso bersama Banyuwangi menyandang predikat UNESCO Global Geopark (UGG) Ijen pada 2023. Alih-alih mendongkrak kunjungan, status global itu justru berbanding terbalik: wisata di luar Kawah Ijen makin terpinggirkan.
Data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bondowoso mencatat, target retribusi tempat wisata tahun anggaran 2025 sebesar Rp1,2 miliar. Namun hingga Agustus, realisasinya hanya Rp263 juta—21 persen. Angka itu terlalu jauh dari harapan, hingga pemerintah terpaksa menurunkan target menjadi Rp660 juta pada P-APBD 2025.
Khusus Solor, jumlah pengunjung sepanjang Januari–Agustus 2025 hanya 1.016 orang. Angka yang menyedihkan jika dibandingkan Paltuding Kawah Ijen dengan lebih dari 132 ribu wisatawan dalam periode yang sama.
Ketua Komisi III DPRD Bondowoso, Sutriyono, menilai akar persoalan ada pada promosi yang lemah disebabkan keterbatasan anggaran. Pemkab tergiring membangun destinasi dulu dibanding mempromosikannya.
“Sejak awal kita percaya UGG akan jadi pendekatan pembangunan pariwisata. Tapi dana promosi dialihkan ke pembangunan fisik. Akibatnya, Solor dan destinasi lain tertinggal,” ungkap legislator PKB itu.
Usai menyandang predikat UGG, konon seluruh destinasi wisatanya akan dipromosikan oleh 48 negara. Seharusnya Batu So’on Solor pun termasuk di dalamnya.
“Jangan karena dipromosikan oleh internasional tapi sisi promosi kita di daerah justru terbengkalai,” sergah wakil rakyat asal Kecamatan Cermee tersebut.
Harga Tiket Mahal, Fasilitas Murahan
Kekecewaan juga datang dari sisi pengunjung. Harga tiket Batu So’on yang naik dari Rp5 ribu menjadi Rp10 ribu dinilai tak sebanding dengan fasilitas. Gazebo lapuk, nihil UMKM, serta nihil atraksi tambahan.
“Rugi lah. Tiket masuk Rp 10 ribu, tempatnya gersang, fasumnya banyak yang lapuk. Bahkan kopi, minuman dingin dan makanan ringan pun tidak ada yang jual,” sesal Ahmad, seorang pengunjung.
Ketua Pengurus Harian Ijen Geopark (PHIG) Bondowoso, Tantri Raras Ningtyas, mengakui masalah itu. Menurutnya, Solor memang masuk dalam situs geologi geopark, namun daya tariknya tak diperkuat oleh promosi dan inovasi atraksi.
“Kita sudah mendorong adanya geoproduct, pelatihan masyarakat, bahkan paket jeep wisata. Tapi promosi masih kurang. Solor masih kalah bersaing dengan destinasi lain,” tutur Tantri.
Pemerintah Pusing, Warga Resah
Sekretaris Daerah Bondowoso, Fathur Rozi, mengaku dilema: di satu sisi PAD wisata minim, di sisi lain kondisi ekonomi masyarakat sedang lesu.
“Kita memang punya ikon, tapi bagaimana ikon kita bisa benar-benar ikonik? Kalau ikon gak ikonik, kan gak keren,” ujarnya.
Sementara Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, lebih fokus pada persiapan revalidasi UNESCO 2026 yang diperkirakan antara Mei hingga Juli tahun depan.
“Kita masuk ke persyaratan formal dulu. Jangan bicara dulu tentang kondisi pasarnya dan lain lain. Itu nanti kita proses selesai revalidasi,” kata Bupati.
Di momen revalidasi UGG, pihaknya akan bersinergi berjenjang baik lintas Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Provinsi. “Revalidasi itu kepentingan bersama. Bukan Kabupaten Bondowoso saja, tapi bangsa Indonesia,” nilainya.
Wakil Ketua DPRD Bondowoso, Sinung Sudrajad, bahkan terang-terangan menyarankan agar pengelolaan Solor dan destinasi unggulan lain diserahkan pada pihak ketiga, bukan pemerintah.
“Pemerintah tugasnya melayani rakyat, bukan jadi entrepreneur. Kalau swasta yang kelola, mereka akan lebih kreatif dan inovatif. Pemerintah cukup siapkan infrastruktur, SDM, dan keamanan investasi,” tegasnya.
Potensi yang Tak Terjual
Bondowoso sejatinya memiliki ‘harta karun’ wisata unik: pusat megalitikum satu-satunya di Jawa Timur. Batu So’on adalah salah satu buktinya.
Namun potensi itu gagal dibungkus dengan narasi sejarah yang memikat. Selama ini, Solor dijual sebatas pemandangan batu susun, bukan nilai arkeologisnya.
Padahal, kata Sinung, di era pariwisata berbasis pengetahuan, nilai sejarah bisa jadi magnet kuat bagi wisatawan maupun akademisi.
“Universitas-universitas besar seharusnya bisa diajak meneliti situs megalitikum Bondowoso, sekaligus memperkaya pengalaman wisata sejarah,” kata legislator PDIP tersebut.
Menunggu Nasib Pendhopo Ghaib
Hari ini, Batu So’on Solor kembali sunyi. Gazebo tua berdiri rapuh, tiket naik tak sebanding dengan pengalaman, dan status UNESCO tak kunjung menolong. Sejarah megalitikum yang seharusnya menjadi kekuatan utama malah terkubur di balik branding Stonehenge ala Bondowoso.
Bondowoso kini dihadapkan pada pilihan: membiarkan Solor tenggelam dalam kesepian, atau membangkitkannya dengan strategi baru yang berpijak pada promosi, riset, dan pengelolaan profesional.
Sebab jika tidak, Bandhusah hanya akan tinggal sebagai pendhopo ghaib—ramai oleh legenda, tapi sepi oleh manusia. (awi/ted)
