Probolinggo (beritajatim.com) – Polemik penyelenggaraan sebuah event di Stadion Bayuangga berbuntut panjang. Kritik keras datang dari Wakil Ketua DPRD Kota Probolinggo, Abdul Mujib, yang menilai langkah pemerintah kurang bijak.
Menurut Mujib, keputusan Pemkot Probolinggo tidak melibatkan Askot PSSI sebagai pemangku kepentingan olahraga di daerah. Ia menilai pola komunikasi yang diterapkan pemerintah jauh dari kata sehat.
“Setiap kegiatan seharusnya didiskusikan secara matang. Jangan sampai terlihat seolah-olah pemerintah bersikap acuh terhadap masukan stakeholder,” ujarnya.
Ia menambahkan, stadion yang baru saja mendapat perawatan rumput dan perataan tanah seharusnya dijaga kondisinya. Pemakaian stadion untuk event di luar olahraga dinilai tidak tepat waktu.
Menurut Mujib, Pemkot seakan menutup mata terhadap opsi lain. “Padahal alun-alun bisa dipakai, dan pelaksanaannya bisa disesuaikan dengan agenda revitalisasi yang belum dikerjakan,” tambahnya.
Lebih jauh, ia menilai keputusan itu menyakiti hati para pecinta bola di Kota Probolinggo. Bukan hanya pemain, tetapi juga Askot PSSI yang merasa dilangkahi kewenangannya.
Mujib mengingatkan, kasus serupa bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya, Gedung Kesenian sempat dialihfungsikan menjadi lapangan tenis indoor tanpa pertimbangan jelas.
“Ini seperti tidak ada kerjaan, tiba-tiba ada kebijakan alih fungsi yang membingungkan. Lebih baik pemerintah fokus pada program yang sudah dikampanyekan,” tegasnya.
Ia berharap, ke depan semua kegiatan bisa direncanakan dengan koordinasi yang lebih baik. Tujuannya agar tidak ada pihak yang merasa tersisihkan.
“Kalau pola seperti ini terus dibiarkan, masalah akan semakin kompleks dan bisa memicu konflik baru,” pungkas Mujib. (ada/but)
