Surabaya (beritajatim.com) – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengatakan bahwa 15 laporan warga mengenai pungutan liar (pungli) terkait pengurusan administrasi kependudukan (adminduk) dan perizinan teridentifikasi dilakukan melalui perantara atau calo, Rabu (17/9/2025).
Wali Kota Eri mengaku telah melakukan pemeriksaan dan penyelidikan mendalam terkait 15 laporan pungli tersebut. Hasilnya, praktik pungli yang terjadi di Surabaya diawali oleh orang dari luar pegawai pemerintahan.
“Sudah (dilakukan pemeriksaan). Tapi ya ternyata tidak ada pegawai negerinya, hanya berkutat di luar PNS-nya. Jadi itu karena apa? karena kurang mengertinya, bahwa (praktik sedemikian) ini (sudah dianggap) biasa begitu atau enggak apa-apa,” kata Eri, Rabu (17/9/2025).
Eri menjelaskan, dari kejadian ini Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan melakukan sosialisasi dan edukasi ke setiap perangkat RT-RW dan LPMK, bahwa tidak ada pungutan atau penerima biaya sepeserpun ketika warga mengurus administrasi kependudukan.
“Saya sudah koordinasi dengan teman-teman KPK, tapi insyaallah nanti beliau (KPK) akan datang kembali untuk (mensosialisaikan ke) RT, RW, LPMK dan semua pihak yang berhubungan dengan pelayanan publik yang ada di Kota Surabaya,” urainya.
Selain itu, Eri juga meminta seluruh masyarakat agar turut andil memerangi praktik pungli di wilayahnya masing-masing, yaitu dengan cara tidak memakai jasa calo dan mengurus keperluan adminduk-nya secara mandiri.
“Saya sampaikan ini agar apa, agar kalau warga mengurus apapun ya datang sendiri. Saya berharap nanti dengan penjelasan dari KPK, untuk RT-RW, LPMK semuanya, lebih mudah atau lebih berani untuk datang mengurus sendiri,” ucapnya.
Diberitakan sebelumnya, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengungkapkan ada 15 laporan pungutan liar (pungli) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang diterima dari laporan warga. Praktik pungli tersebut memiliki nominal bervariasi, berkisar antara Rp500 ribu hingga Rp1,5 juta, Selasa (9/9/2025). “Ada yang Rp500 ribu, ada yang Rp1 juta, Rp1,5 juta,” kata Eri, Selasa (9/9/2025).
Ia menjelaskan bahwa dari banyaknya laporan tersebut, target pungli dilakukan dengan menyasar warga yang mengurus administrasi kependudukan (adminduk), seperti KTP, KK dan pindah KK. “Ya sama (sasaran pungli) KTP, KK, pindah KK. Soalnya ngono-ngono iku (begitu-begitu itu),” tutupnya. (rma/kun)
