Jombang (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang menyelenggarakan uji kompetensi dan evaluasi kinerja atau job fit bagi pejabat tinggi pratama (Eselon 2) di Pendopo Kabupaten Jombang pada Senin (8/9/2025).
Kegiatan ini bertujuan menyegarkan sekaligus meningkatkan kinerja organisasi guna mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Jombang.
Bupati Jombang Warsubi menegaskan bahwa proses ini merupakan langkah wajar dalam sebuah organisasi. “Kami ingin memastikan bahwa setiap posisi diisi oleh orang yang tepat agar Jombang bisa maju dan sejahtera,” ujar Bupati Warsubi dalam konferensi pers yang didampingi Wakil Bupati Jombang Salmanudin, Sekdakab Jombang Agus Purnomo, dan Kepala BKPSDM Jombang, Bambang Suntowo.
Sebanyak 21 pejabat mengikuti proses tersebut. Dari jumlah itu, 17 pejabat menjalani uji kompetensi karena telah menjabat lebih dari dua tahun, sementara 4 pejabat lainnya dievaluasi kinerjanya lantaran sudah lebih dari lima tahun menduduki jabatan.
Bupati menegaskan, jika ada posisi yang kosong usai rotasi, Pemkab Jombang akan segera membuka seleksi terbuka. “Siapa pun yang memenuhi syarat dan regulasi bisa mendaftar,” tambahnya.
Ia juga menyampaikan bahwa proses pelantikan pejabat baru akan dilaksanakan setelah hasil job fit dilaporkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan mendapat persetujuan. “Kami akan mengikuti semua prosedur yang ada. Insyaallah, pelantikan bisa dilaksanakan secepatnya setelah semua berkas kami serahkan ke BKN Jakarta,” jelasnya.
Terkait salah satu pejabat, Senen, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bupati mengonfirmasi bahwa ia turut serta dalam uji kompetensi. “Masa hukuman disiplin Pak Senen sudah selesai. Oleh karena itu, kami sertakan beliau dalam uji kompetensi ini, untuk menentukan penempatan selanjutnya,” ungkapnya.
Hasil job fit akan menentukan apakah pejabat tersebut tetap dipertahankan di Eselon 2 atau diturunkan jabatannya. “Kami akan menyikapi ini dengan bijak, tetap berpegang pada etika dan norma yang berlaku,” tegas Bupati Warsubi.
Untuk menjamin kredibilitas, tim penguji melibatkan lima pihak independen, yakni Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, perwakilan BKD Jawa Timur, dua perwakilan Universitas Brawijaya (UB), serta satu perwakilan Universitas Airlangga (Unair).
Bupati berharap uji kompetensi dan rotasi pejabat dapat meningkatkan kapasitas organisasi sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih baik dan berkembang. Ia juga menegaskan komitmen terhadap integritas birokrasi.
“Saya pastikan tidak ada ruang untuk praktik semacam itu di Jombang. Jika ada masyarakat atau pihak manapun menemukan indikasi jual beli jabatan, silakan laporkan langsung kepada saya,” tegasnya. [suf]
