Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Wiwin Sumrambah mengungkap persoalan menumpuknya sekitar 76 ribu ton gula produksi petani yang tak terserap pasar.
Dia menilai kondisi ini diperparah dengan bocornya gula rafinasi ke pasaran umum yang semestinya hanya diperuntukkan bagi industri.
“Kami minta pemerintah segera menertibkan peredaran gula rafinasi yang bocor ke pasar. Ini jelas merugikan petani,” ujar Wiwin, Selasa (2/9/2025).
Wiwin mengingatkan bahwa keluhan petani mengenai gula yang tidak terserap harus jadi perhatian serius pemerintah pusat maupun daerah. Menurut dia, keberlanjutan usaha tani tebu bisa terancam bila stok yang menumpuk dibiarkan begitu saja.
“Kalau gula sebanyak itu tidak terserap, jelas masalahnya sangat serius. Pemerintah harus hadir memberi solusi,” tegasnya.
Politisi yang juga duduk di Komisi B DPRD Jatim itu mendorong Pemprov Jatim bersama Bulog dan pabrik gula daerah menyiapkan skema penyerapan hasil produksi tebu lokal. Dia menilai mekanisme penyerapan yang jelas akan membuat harga lebih stabil.
“Komisi B siap mengawal agar ada koordinasi nyata dengan Bulog dan pabrik gula. Petani harus mendapat kepastian pasar,” ujarnya.
Data menunjukkan Jawa Timur masih menjadi produsen gula kristal putih terbesar di Indonesia dengan capaian 1,192 juta ton pada 2022. Proyeksi 2025 bahkan meningkat hingga 1,457 juta ton dengan rendemen tebu sekitar 7,76 persen, namun potensi ini bisa sia-sia bila distribusi bermasalah.
Di sisi lain, harga gula di tingkat konsumsi saat ini mencapai Rp18.000 per kilogram, jauh di atas HPP Rp14.500 per kilogram. Meski harga jual petani di Jatim rata-rata Rp15.450 per kilogram tertinggi secara nasional stok yang tak terserap membuat petani tetap merugi.
Sekjen DPP APTRI, Sunardi Edi Sukamto, mengingatkan sebagian petani sudah tak mampu lagi menjalankan operasional akibat gula menumpuk. “Petani menagih janji pemerintah terkait dana Rp1,5 triliun dari Danantara yang dijanjikan untuk membeli gula rakyat,” katanya.[asg/ted]
