Surabaya (beritajatim.com) – Perkembangan teknologi digital di Indonesia tidak hanya membawa peluang, tetapi juga meningkatkan ancaman kejahatan siber. Dari phishing hingga ransomware, serangan makin canggih seiring pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) oleh pelaku kejahatan digital.
Country Director Fortinet Indonesia, Edwin Lim menilai tren serangan di paruh kedua 2025 akan naik signifikan. “Penjahat siber menggunakan AI untuk mempercepat serangan. Malware dan phishing masih menjadi pintu masuk utama, dan akhirnya mengarah ke ransomware. Kalau kita tidak memakai AI untuk bertahan, jelas kita tertinggal,” ujar Edwin di Surabaya, Jumat (29/8/2025).
Fortinet kini mengintegrasikan AI generasi keenam dalam sistem keamanannya. Teknologi ini diklaim mampu mendeteksi ancaman lebih cepat, memberi rekomendasi mitigasi, hingga melakukan remediasi otomatis.
“AI adalah pedang bermata dua. Bisa dipakai untuk kebaikan, tapi juga bisa disalahgunakan. Karena itu pertahanan harus seimbang,” kata Edwin.
Ia menilai regulasi juga berperan penting. Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP), namun implementasinya masih menghadapi kendala.
“Undang-undang PDP adalah langkah besar. Tapi implementasinya masih menghadapi tantangan, seperti kesiapan sumber daya manusia dan proses organisasi,” jelasnya.
Perlindungan data kritikal disebutnya mendesak, terutama untuk infrastruktur vital. “Kalau listrik, rumah sakit, atau bandara kena serangan, dampaknya bukan hanya perusahaan, tapi juga masyarakat luas. Karena itu, penting untuk memetakan data paling kritikal, aplikasi vital, dan cara melindunginya,” ujarnya.
Selain regulasi, edukasi publik dinilai sama pentingnya. Fortinet bahkan membuka sertifikasi siber gratis dan bermitra dengan universitas.
“Kami ingin mencetak lebih banyak SDM yang paham keamanan digital. Teknologi bisa dibeli, proses bisa dibangun, tapi tanpa orang yang kompeten, semuanya sia-sia,” tegas Edwin.
Ia mengingatkan masyarakat untuk memperkuat budaya digital dengan langkah sederhana seperti password kuat, kewaspadaan terhadap tautan mencurigakan, hingga backup data yang rutin diuji.
“Keamanan siber adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat harus saling mendukung,” pungkasnya.(asg/ted)
