Surabaya (beritajatim.com) – Setelah elemen masyarakat Jatim Bersatu pimpinan Mat Mochtar, kini kalangan Driver Ojol Jatim menyatakan sikap untuk menolak aksi demo pada 3 September yang ingin menurunkan Gubernur Jatim.
Alih-alih ikut turun aksi ke jalan, mereka menyuarakan gerakan ‘Jatim Fokus Kerja’ sebagai bentuk dukungan terhadap Gubernur Khofifah Indar Parawansa.
Dukungan ini muncul secara organik dari berbagai kalangan, salah satunya komunitas ojek online (ojol). Mereka menilai, stabilitas daerah jauh lebih penting ketimbang aksi-aksi jalanan yang dinilai tidak produktif.
Rochmad, salah seorang Koordinator Komunitas Ojol di Surabaya menegaskan, bahwa banyak aspirasi dalam demonstrasi justru tidak realistis. “Tuntutan seperti penghapusan pajak itu tidak masuk akal. Itu kewenangan negara, bukan bisa seenaknya dihapuskan hanya karena desakan massa. Yang ada justru mengacaukan sistem,” ujarnya.
Menurut dia, masyarakat kecil seperti pengemudi ojol lebih memilih bekerja keras dan mencari rezeki halal, ketimbang larut dalam agenda politik yang sarat kepentingan. “Kami sudah kenyang lihat demo yang ujung-ujungnya hanya jadi panggung segelintir orang. Yang jelas-jelas bermanfaat itu ya bekerja,” tambahnya.
Dukungan warga tidak datang tanpa alasan. Sejumlah capaian yang diraih Gubernur Khofifah dinilai memberi dampak langsung, mulai dari penguatan ekonomi daerah, pembangunan infrastruktur hingga kerja sama strategis dengan pemerintah pusat.
Fahrudin, tokoh masyarakat yang juga ikut dalam deklarasi ‘Jatim Fokus Kerja’, menyebut gerakan ini bukan sekadar simbol. “Ini bentuk kedewasaan masyarakat Jawa Timur. Kita ingin daerah ini stabil, ekonomi jalan, pembangunan berlanjut. Jangan sampai terpecah hanya karena agenda politik jangka pendek,” tegasnya.
Nada serupa disampaikan Rohmatin, salah satu pengemudi ojol perempuan. Ia menilai tuntutan demo tidak memiliki manfaat nyata bagi rakyat kecil. “Kalau soal pajak, itu ada aturannya. Gubernur jelas tidak bisa asal bikin kebijakan. Jadi, jangan dipaksa untuk kepentingan pribadi segelintir orang,” katanya.
Rohmatin menegaskan, dirinya dan rekan-rekannya akan tetap memilih jalan kerja keras. “Kami nggak akan ikut-ikut demo. Nggak penting demo, yang penting kerja halal, bisa bawa pulang rezeki untuk keluarga. Itu jauh lebih nyata,” ucapnya dalam logat Jawa Timuran.
Gerakan ‘Jatim Fokus Kerja’ kini berkembang sebagai bentuk perlawanan diam-diam terhadap politisasi isu di jalanan. Dukungan ini sekaligus menjadi pesan bahwa masyarakat Jawa Timur lebih peduli pada kesinambungan pembangunan ketimbang larut dalam kegaduhan politik.
“Selama kepemimpinan Khofifah berjalan sesuai aturan, masyarakat akan terus mendukung. Yang penting daerah ini aman, tenteram, dan rakyat bisa bekerja,” pungkas Rochmad.
Pernyataan sikap ini menanggapi adanya rencana aksi demo dari kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Jawa Timur Menggugat pada 3 September 2025 nanti di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya. Aksi dimotori tiga orang, M Sholeh, Musfik dan Acek Kusuma.
Tuntutan mereka adalah penghapusan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor. Mereka mendesak agar tunggakan pajak kendaraan bermotor roda dua dan roda empat dihapuskan.
Kemudian, tuntutan kedua adalah mengusut tuntas dugaan korupsi dana hibah. Mereka menuduh adanya keterlibatan dari Gubernur Jatim.
Ketiga, adalah penghapusan pungutan liar (pungli) di SMA/SMK Negeri di Jawa Timur. Praktik ini dianggap merusak citra pendidikan dan memberatkan orang tua siswa. (tok)
2 Komentar
Wes podo gblegggg2 sing sslah dianggep bjer hny krna perut.. nadzubillah
Kalau fokus kerja sangat setuju…tapi ndak perlu ada deklarasi segala karena ini juga termasuk berpolitik, tuntutannya sepertinya bukan penghapusan pajak tapi penghapusan tunggakan pajak seperti dilakukan di daerah lain yang dirasa cukup berat bagi sebagian masyarakat.