Ponogoro (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo kembali melakukan job fit untuk para pejabat eselon 2. Pada Selasa (12/8/2025), tim panitia seleksi (pansel) assessment lingkungan Pemkab melakukan job fit terhadap 13 pejabat eselon 2. Langkah ini memicu pertanyaan publik, apakah gerbong mutasi pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemkab Ponorogo kian dekat.
Proses ini merupakan kelanjutan dari job fit bulan lalu yang diikuti 10 pejabat eselon 2. Bedanya, gelombang kedua ini dikhususkan bagi mereka yang belum genap dua tahun memimpin Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sementara gelombang Juli lalu menyasar pejabat yang sudah lebih dari dua tahun menjabat.
Kegiatan job fit dipimpin langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Ponorogo, Agus Pramono, dengan melibatkan perwakilan organisasi masyarakat keagamaan dan mantan birokrat senior. Agus menegaskan bahwa job fit ini telah mendapatkan izin dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
“Kami sudah mengantongi izin dari BKN untuk melakukan job fit bagi pejabat eselon 2 yang masa jabatannya di OPD belum genap dua tahun,” kata Agus, Rabu (13/8/2025).
Menurutnya, job fit bukan sekadar formalitas. Tujuannya adalah mencari pejabat yang mampu menuntaskan persoalan nyata, mulai dari penanganan sampah hingga stunting. Ia menekankan bahwa solusi harus diwujudkan dengan langkah langsung di lapangan, bukan sekadar wacana di atas kertas.
“Hasilnya nanti akan kami laporkan ke Bupati Sugiri Sancoko untuk dinilai kelayakannya. Prinsipnya, the right man on the right place,” tegas Agus.
Agus tak menampik bahwa job fit ini merupakan bagian dari persiapan mutasi pejabat, meski ia belum bersedia mengungkap kapan rotasi akan dilakukan.
“Untuk mutasi eselon 2, memang memerlukan izin dari instansi terkait sehingga prosesnya butuh waktu. Sedangkan mutasi eselon 3 cukup melalui aplikasi, waktunya lebih singkat,” jelasnya.
Dengan dua gelombang job fit yang sudah digelar, publik Ponorogo kini menunggu langkah Bupati Sugiri Sancoko dalam meracik formasi baru pimpinan OPD. Rotasi kali ini diyakini akan menjadi ajang pembuktian, apakah pejabat terpilih benar-benar mampu menjawab tantangan daerah. [end/beq]
