Surabaya (beritajatim.com) – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menegaskan dukungan terhadap kebijakan pemerintah mengangkat guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2025.
Dari target nasional satu juta formasi guru PPPK, 700 ribu sudah diangkat. Di Jawa Timur, Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim mengusulkan 17 ribu guru honorer menjadi PPPK paruh waktu dari total sekitar 30 ribu guru di provinsi ini.
Pernyataan itu disampaikan dalam Pelantikan, Pengukuhan, dan Pembinaan Pengurus Perwakilan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP) PGRI Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Masa Bakti 2025–2030 di Hotel Santika Premiere Gubeng, Surabaya, Minggu (10/8/2025).
Acara pelantikan pengurus PGRI Jatim ini menjadi ajang konsolidasi visi organisasi di tengah agenda besar reformasi tata kelola pendidikan, sekaligus memperjuangkan kesetaraan hak guru PPPK dengan ASN lain melalui revisi UU ASN.
“Saatnya membangun SDM yang baik, jadi tata kelola juga kita benahi,” ujar Ketua Umum PB PGRI, Unifah Rosyidi.
Unifah menjelaskan, menurut perhitungan PGRI, kekurangan formasi guru PPPK di Indonesia awalnya mencapai 1,6 juta. Pemerintah mengangkat satu juta guru, 700 ribu di antaranya telah lolos seleksi. PGRI kini memprioritaskan pendataan formasi R2, R3, serta tenaga kependidikan.
Kepala Dindik Jatim, Aries Agung Paewai, menegaskan pihaknya telah mengusulkan 17 ribu guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) menjadi PPPK paruh waktu. “Yang memenuhi syarat langsung kami ajukan. Mudah-mudahan dari kementerian nanti akan menyetujui,” ujarnya.
Ia menambahkan, formasi PPPK penuh masih dievaluasi Kementerian PANRB, sedangkan usulan paruh waktu sudah lengkap datanya. “Mudah-mudahan semua terpenuhi dari data yang ada. Karena ada juga data guru-guru kita yang masih tidak memenuhi syarat,” tuturnya.
Ketua PGRI Jatim, Djoko Adi Walujo, menjelaskan pelantikan kali ini diikuti 34 kabupaten/kota dari total 38 karena empat daerah belum melaksanakan konferensi pengurus.
Ia menegaskan, PGRI ke depan harus menjadi organisasi yang menaungi pendidikan profesional, memiliki keahlian, tanggung jawab, dan membangun kesejawatan di kalangan pendidik. [ipl/aje]
