Bojonegoro (beritajatim.com) – Bupati Bojonegoro Setyo Wahono mengungkapkan kegagalannya dalam merekrut 10 dokter spesialis untuk rumah sakit daerah kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno serta Dirjen Kesehatan Lanjutan Kemenkes, Azhar Jaya.
Hal itu disampaikan saat kunjungan keduanya ke Kabupaten Bojonegoro dalam peresmian Katarak Center di RSUD Padangan, Selasa (5/8/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Setyo Wahono menyampaikan terima kasih atas kehadiran Menko PMK dan Dirjen Kemenkes, sekaligus memanfaatkan momen tersebut untuk “curhat” terkait tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam meningkatkan layanan kesehatan.
“Kami merasa bangga bisa menyampaikan langsung persoalan kami. Mungkin ini sudah menjadi kebiasaan bagi Pak Menko dan Pak Dirjen untuk dimintai tolong, tapi bagi kami ini momen berharga,” ujar Bupati.
Sejak awal menjadi orang nomor satu di Pemkab Bojonegoro, Setyo Wahono ingin menjadikan sektor kesehatan sebagai prioritas pembangunan. Salah satu fokus utama adalah pengembangan RSUD Sosodoro Djatikoesoemo, yang ditargetkan naik kelas dari tipe B menjadi tipe A. Namun, persoalan utama yang dihadapi saat ini adalah ketersediaan sumber daya manusia, khususnya tenaga dokter spesialis.
“Kami sudah membuka lowongan (CPNS dan PPPK) untuk 10 dokter spesialis, tetapi tidak ada satu pun yang mendaftar,” ungkapnya.
Menurut Bupati, membangun rumah sakit tidak cukup hanya dengan infrastruktur fisik, namun juga harus didukung oleh ekosistem yang mendorong tenaga medis untuk betah dan berkembang di daerah. Ia menyebut pendekatan yang dilakukan adalah dengan menerapkan konsep social entrepreneur, menggabungkan misi sosial dan potensi bisnis agar pembangunan layanan publik berjalan berkelanjutan.
“Kalau rumah sakit ingin berkembang, maka harus terintegrasi dengan fasilitas pendidikan dan layanan publik lain. Itulah PR besar kami,” tambahnya.
RSUD Padangan, misalnya, dinilai memiliki potensi besar karena melayani rujukan dari wilayah sekitar seperti Blora, Rembang, hingga Purwodadi. Karena itu, Bojonegoro berambisi menjadi pusat layanan kesehatan regional dengan kualitas yang lebih baik.
Dalam kesempatan itu, Bupati meminta dukungan konkret dari pemerintah pusat, terutama dalam hal pemenuhan SDM dokter spesialis. Ia menegaskan, Pemkab siap menyiapkan berbagai fasilitas pendukung yang dibutuhkan untuk mendukung keberadaan para dokter di Bojonegoro.
Sementara Menko PMK Pratikno mengapresiasi luar biasa Pemkab Bojonegoro dalam upaya pengembangan layanan kesehatan. Pihaknya menegaskan, bahwa peningkatan layanan kesehatan perlu dititikberatkan untuk mencetak sumber daya manusia unggul. Tetapi, untuk menarik dokter spesialis tinggal ini tidak mudah.
“Memang betul, kita kesulitan untuk mencari dokter spesialis. Makanya pemerintah membangun hospital based, supaya pendidikannya lebih masif dan pemerataan distribusi dokter spesialis di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Pratikno menyebut, jika rasio dokter spesialis secara nasional saat ini masih pada angka sekitar 0,17an persen dari per 1.000 penduduk. Sementara di RSUD Padangan sendiri sudah ada 15 jenis layanan spesialistik, dengan total 20 dokter spesialis. Jumlah itu lebih banyak jika dibanding dengan kabupaten tetangga, seperti Blora dan Rembang.
“Kalau memang alatnya sudah terdistribusi, dokter spesialisnya bisa speling (spesialis keliling). Dibagi jadwalnya,” jelasnya.
Tapi ke depan, lanjut Pratikno, yang bisa dilakukan Pemkab Bojonegoro adalah dengan mendidik anak-anak hebat diberikan beasiswa untuk pendidikan spesialis dan setelah lulus bisa kembali ke Bojonegoro. Untuk membuat mereka bisa tinggal, lanjut Pratikno, tantangannya adalah membangun ekosistem yang bagus. Termasuk pendidikan.
“Integrasikan ekosistem kesehatan dengan sistem pendidikan yang lebih maju, pariwisata yang bagus, dan lain sebagainya. Sehingga menjadi sebuah kawasan yang membuat betah orang tinggal,” pungkasnya. [lus/ian]
