Jakarta (beritajatim.com)— Indonesia kembali kehilangan salah satu putra terbaik bangsa. Ekonom senior dan tokoh intelektual nasional, Kwik Kian Gie, meninggal dunia di usia 90 tahun, meninggalkan warisan pemikiran yang tajam, kritis, dan penuh integritas.
Kepergiannya menjadi duka mendalam bagi dunia intelektual dan ekonomi tanah air.
Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, menyampaikan penghormatannya atas kontribusi besar Kwik Kian Gie dalam dinamika kebijakan ekonomi Indonesia.
Ia menyebut Kwik sebagai sosok langka yang memiliki keberanian untuk menyuarakan kebenaran, bahkan ketika hal itu membuatnya berbeda arah dengan kekuasaan.
“Kita kehilangan tokoh dan ekonom hebat, yang peranannya besar untuk koreksi dan check and balances bagi kebijakan ekonomi,” ujar Prof. Didik dalam pernyataan resminya, Selasa (29/7/2025).
Tokoh Intelektual yang Konsisten Menjaga Independensi
Pada era 1980-an, saat jumlah intelektual Indonesia masih terbatas, Kwik Kian Gie sudah menempuh pendidikan tinggi di Belanda, tepatnya di Nederlandse Economische Hogeschool Rotterdam (kini Erasmus University Rotterdam).
Pendidikan luar negeri tersebut membentuknya menjadi sosok yang memiliki dasar intelektual kuat dan pemikiran yang berani.
“Pada tahun 1980-an masih sedikit kelompok terpelajar, tapi Kwik sudah menyelesaikan pendidikannya di universitas ternama dunia. Karena itu, pemikirannya dan kritiknya di media massa sangat didengar dan berpengaruh,” jelas Prof. Didik.
Ketika sebagian besar intelektual mulai merapat ke lingkar kekuasaan Orde Baru pada dekade 1990-an, Kwik memilih jalur independen. Ia tetap menjadi suara oposisi terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi yang dinilainya tidak berpihak pada kepentingan rakyat.
“Kwik tetap berada di luar kekuasaan, menjalankan fungsi check and balances secara informal,” tambahnya.
Anggota “Kelompok Ekonomi 30” yang Kritis Terhadap Orde Baru
Kwik juga dikenal sebagai bagian dari “Kelompok Ekonomi 30”, yang berisi para ekonom kritis seperti Sjahrir, Rizal Ramli, Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Hendra Esmara, Nuriman Hasibuan, Rijanto, dan Prof. Didik sendiri.
Kelompok ini aktif menyuarakan kritik melalui media massa dan forum akademik, meski saran-saran mereka kerap diabaikan oleh pemerintah.
“Sebelum reformasi pertengahan 1990-an, sudah banyak ekonom memberi masukan berbasis bukti akademik (evidence-based) dan teori. Tapi ekonomi Orde Baru yang dikendalikan kelompok Mafia Berkeley terlalu dominan hingga akhirnya ambruk pada 1997,” kata Prof. Didik.
Pernah Menjabat di Pemerintahan Pasca-Reformasi
Meski selama Orde Baru dikenal sebagai pengkritik keras pemerintah, Kwik tetap dipercaya mengemban jabatan penting pascareformasi.
Ia menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas (1999–2000) dalam Kabinet Persatuan Nasional di bawah Presiden Abdurrahman Wahid, serta sebagai Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri (2001).
“Ia figur intelektual yang berani menyuarakan kebenaran, bahkan jika itu harus berseberangan dengan kekuasaan,” tegas Prof. Didik.
Warisan Pemikiran tentang Kedaulatan Ekonomi dan Anti-Oligarki
Kwik Kian Gie merupakan salah satu ekonom yang konsisten menyuarakan pentingnya kedaulatan ekonomi nasional. Ia menolak ketergantungan pada lembaga keuangan internasional seperti IMF, dan kerap mengingatkan tentang bahaya jebakan utang luar negeri yang bisa melemahkan kemandirian politik bangsa.
“Pemikirannya relevan sampai saat ini, yaitu tentang pentingnya kedaulatan ekonomi. Jangan tergantung kepada IMF dan utang agar tidak disubordinasi secara politik oleh kekuatan asing dan Barat,” ungkap Prof. Didik.
Kwik juga sempat mengguncang publik dengan kritiknya terhadap praktik konglomerasi yang dinilainya tidak adil.
“Kritik terhadap oligarki ekonomi-politik dan konglomerat hitam yang tergantung kepada lisensi negara tapi merugikan rakyat menjadi suara lantang dari Kwik yang membekas hingga kini,” jelasnya.
Pandangan Tegas tentang Peran Strategis BUMN
Bagi Kwik, BUMN adalah tulang punggung ekonomi nasional. Ia menilai BUMN memegang peran penting dalam menjaga aset negara agar tidak dikuasai oleh kepentingan asing.
“BUMN adalah separuh ekonomi bangsa dan sangat instrumental. Karena itu, penting untuk menjaga BUMN dan aset strategis bangsa. Apa relevansinya dengan kondisi sekarang? Danantara tidak boleh gagal,” tutup Prof. Didik. (ted)
