Malang (beritajatim.com) – Perubahan logo Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dari setangkai mawar menjadi seekor gajah memicu perbincangan hangat di panggung politik nasional. Lebih dari sekadar perubahan estetika, langkah ini dinilai sebagai manuver strategis yang sarat pesan simbolik untuk menata ulang identitas, posisi politik, dan narasi kekuasaan partai tersebut ke depan.
Dosen Komunikasi Politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya (UB), Verdy Firmantoro, menganalisis bahwa transformasi ini menandai pergeseran fundamental dalam citra dan tujuan PSI.
“Perubahan logo PSI dari mawar menjadi gajah bukan sekadar estetika visual. Dalam kacamata komunikasi politik, ini adalah strategi simbolik yang menunjukkan pergeseran identitas, positioning politik, dan narasi kekuasaan yang sedang ditata ulang secara serius,” ujar Verdy dalam wawancara, Selasa (22/7/2025).
Menurut Verdy, logo mawar yang digunakan PSI sebelumnya secara efektif menandai identitas partai sebagai representasi anak muda, idealisme baru, dan semangat antikorupsi. Namun, simbol gajah membawa narasi yang sama sekali berbeda.
“Gajah, dalam simbolisme politik historis, diasosiasikan dengan kebesaran, memori yang kuat, dan stabilitas kekuasaan. Ini menandai pergeseran narasi PSI dari aktivisme moral menjadi partai yang ingin menjadi pusat kekuatan,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa dalam budaya India hingga Asia Tenggara, gajah sering kali muncul sebagai simbol legitimasi kekuasaan dan otoritas politik kerajaan. Dengan mengadopsi simbol ini, PSI secara komunikatif sedang mengubah posisinya dari sekadar partai milenial menjadi partai yang siap memimpin dan menampilkan kekuatan strategis.
Salah satu pesan politik yang paling kentara, menurut Verdy, adalah proyeksi PSI untuk menjadi lawan tanding sepadan bagi PDI Perjuangan (PDIP) yang identik dengan simbol banteng.
“Ini adalah pesan politik bahwa proyeksi utama PSI ingin menjadi lawan tanding PDIP. Jika logo mawar dianggap terlalu ‘lembut’ untuk realitas politik Indonesia yang keras, maka gajah diposisikan untuk menyesuaikan diri dengan gaya politik baru yang lebih kuat dan siap beradu,” tegasnya.
Pertarungan simbol gajah versus banteng ini dinilai sebagai cara PSI untuk menaikkan levelnya dalam arena pertarungan politik nasional. Pergantian logo ini juga merupakan bagian dari strategi political branding yang lebih besar. Verdy memaparkan bahwa PSI sedang berupaya mengubah citra mereknya.
“Jika sebelumnya PSI menempatkan diri sebagai ‘hero’ atau pahlawan pembela rakyat yang muda dan antikorupsi, kini mereka ingin dipercaya sebagai ‘leader’ atau pemimpin, bukan sekadar pengkritik,” katanya.
Dalam konteks ini, partai politik yang ingin naik kelas seringkali berupaya meninggalkan citra minoritas (minority image) dan mengadopsi identitas arus utama (mainstream identity). Meskipun, langkah ini bisa dimaknai sebagai kehilangan sebagian basis ideologis awal demi sejalan dengan kepentingan kekuasaan yang lebih besar.
Verdy juga membaca perubahan ini sebagai bagian dari branding elektoral jangka panjang menuju Pemilu 2029. “Dengan elektabilitas yang masih rendah, PSI butuh diferensiasi yang kuat, bukan hanya dari isu, tapi juga dari simbol yang mudah diingat,” tambahnya.
Aspek paling menarik dari transformasi ini adalah sinyal bahwa PSI siap menjadi kendaraan politik baru bagi pengaruh Presiden Joko Widodo pasca tidak lagi bersama PDIP. Logo gajah yang menyimbolkan kekuatan dan kematangan dipandang sebagai upaya untuk menampung pengaruh besar Jokowi di era pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Dengan mengubah logo menjadi gajah, PSI mengirim sinyal kepada pemilih baru bahwa mereka telah bertransformasi dari underdog menjadi lebih matang. Rebranding ini sekaligus menandai penciptaan ruang politik baru sebagai dukungan dan simbol kendaraan kekuasaan yang siap menampung pengaruh Jokowi,” analisis Verdy.
Meskipun demikian, Verdy memberikan catatan penutup yang kritis. Menurutnya, upaya reposisi melalui simbol ini harus diuji di ruang publik.
“Upaya reposisi PSI ini menarik, tapi tetap harus diikuti dengan narasi dan aksi politik yang konkret untuk membuktikan bahwa perubahan ini lebih dari sekadar simbol,” katanya menutup. [dan/suf]
