Magetan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Magetan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi konflik sosial yang dapat mengganggu stabilitas daerah. Dua sektor yang menjadi sorotan utama adalah bidang ekonomi dan sosial budaya, terutama pasca bentrokan antar perguruan silat dan sejumlah masalah ekonomi yang belum terselesaikan.
Hal ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi Tim Kewaspadaan Dini dan Kerawanan Konflik Sosial Triwulan II Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Bakesbangpol Magetan di Pendapa Surya Graha pada Kamis (19/6/2025).
Plh. Kepala Bakesbangpol, Benny Adrian mengungkapkan potensi konflik sosial masih tinggi, terutama menjelang dan selama bulan Suro yang kerap menjadi momentum konsolidasi massa perguruan silat di berbagai desa. Pasca-bentrokan antarperguruan di Desa Madigondo, Kecamatan Takeran, kewaspadaan terus ditingkatkan.
“Agenda rutin perguruan silat di Bulan Suro memiliki nilai budaya dan spiritual, namun jika tidak dikelola dengan baik bisa memicu gesekan antar massa,” ujar Benny. Ia menekankan pentingnya peran tokoh masyarakat dan pendekatan persuasif dari aparat keamanan.
Di sisi lain, kerawanan konflik juga mencuat dari bidang ekonomi, salah satunya adalah maraknya penambangan galian C ilegal yang memicu keresahan warga terkait dampak lingkungan dan izin operasi. Pemerintah menilai perlu ada pengawasan terpadu dan mediasi antara investor serta masyarakat agar tidak terjadi konflik horizontal berkepanjangan.
Selain itu, kasus Koperasi Syariah MSI yang berkantor di Desa Driyorejo, Kecamatan Nguntoronadi, masih menjadi sorotan. Koperasi yang gagal membayar simpanan para anggota ini telah memunculkan ribuan aduan dan berpotensi menimbulkan keresahan sosial lebih luas jika tidak segera ditangani.
Selain bidang sosial budaya dan ekonomi, beberapa sektor lain juga tak luput dari pantauan Tim Kewaspadaan Dini, di antaranya: • Ideologi: Magetan masuk zona merah radikalisme, dengan sejumlah eks napiter yang kembali ke wilayah ini dan perlunya upaya deradikalisasi berkelanjutan.
• Politik: Menjelang Pilkades serentak di 10 desa tahun ini, potensi konflik antarpendukung perlu dicegah dengan penguatan sinergi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat.
• Keamanan Digital: Penyebaran hoaks, provokasi, dan phishing yang mencatut nama pejabat daerah melalui media sosial kian marak. Literasi digital dan patroli siber jadi kebutuhan mendesak.
Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan seluruh unsur Forkopimda dan masyarakat dapat menyusun langkah preventif bersama demi menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Magetan.
“Sinergi semua pihak, dari tokoh agama, tokoh adat, media, hingga aparat keamanan sangat diperlukan agar stabilitas Magetan tetap terjaga, terutama di masa rawan seperti saat ini,” pungkas Benny. [fiq/beq]
