Jember (beritajatim.com) – Pertempuran meletus pada 7 Mei 2025, saat India mengirimkan rudal ke wilayah Pakistan dalam Operasi Sindoor. India menargetkan serangan pada kelompok militan Jaish-e-Mohammed dan Lashkar-e-Taiba yang dituding melakukan aksi teror di Lembah Baisaran , Jammu dan Kashmir yang menewaskan 27 orang, termasuk 25 wisatawan Hindu, seorang wisatawan Kristen, dan seorang Muslim lokal, pada 23 April 2025.
Namun alih-alih tepat sasaran, rudal justru menewaskan 31 warga sipil Pakistan. Ini membuat pemerintah Pakstan berang dan menembak jatuh jet militer milik India dan merusak infrastruktur negara tersebut.
Kedua negara mengumumkan gencatan senjata pada 10 Mei 2025 dan berunding dua hari kemudian.
Agus Trihartono, guru besar Hubungan Internasional Universitas Jember di Kabupaten Jember, Jawa Timur, menyebut peristiwa tersebut mencerminkan rapuhnya hubungan India dan Pakistan.
“Serangan terorisme menyentuh inti dari isu sensitif kedaulatan, keamanan, dan sentimen nasionalisme. Bagi India, serangan itu bukan semata-mata serangan fisik, tapi serangan terhadap legistimasi pemerintahannya di wilayah yang dipersengketakan, yakni Kashmir,” kata Agus, Selasa (20/5/2025).
Sementara itu Pakistan sendiri menghadapi tantangan serius untuk mengendalikan kelompok bersenjata yang beropasi di wilayahnya yang seringkali dianggap melampaui kontrol negara.
Pertempuran India dan Pakistan ini juga bagian dari warisan sejarah konflik yang belum tuntas pada masa pemisahan kedua negara pada 1947. India dan Pakistan mempersengketakan wilayah Kashmir sejak saat itu.
“Isu Kashmir ini dikapitalisasi menjadi isu domestik. Kedua negara menghadapi tekanan politik dalam negeri dan ekonomi, sehingga mereka butuh memindahkan isu,” kata Agus.
Situasi diperparah dengan terputusnya dialog antara India dan Pakistan sejak lama. “Di antara mereka tidak terbangun jembatan dialiog yang memungkinkan komunikasi satu dengan lain,” kata Agus.
Konflik ini sebenarnya bisa dicegah dengan diplomasi preventif. “Sayangnya di antara kedua negara ini mekanisme diplomasi preventif itu relatif tidak terjalin, tidak terbentuk dengan dengan optimal. Bahkan relatif tidak ada mekanisme yang efektif untuk meredam ketegangan saat insiden terjadi,” kata Agus.
Justru yang muncul ke permukaan adalah pernyataan pejabat di kedua negara yang cenderung memperkeruh keadaan daripada mencari solusi damai.
Agus percaya, pemerintah India dan Pakistan sebenarnya sama-sama tidak menghendaki perang pecah. “Perang itu costly dan unpredictable hasilnya. Apalagi kedua negara ini sedang menghadapi situasi global yang juga fragile,” katanya.
Perang dagang antara Amerika Serikat dengan China sudah bikin sulit situasi. Jika perang antara India dan Pakistan benar-benar terjadi, maka tak ada yang duntungkan dari kedua belah pihak.
“Kita harus mengambil pelajaran penting dari kasus seperti ini. Kita juga punya persoalan-persoalan dengan negara-negara tetangga, persoalan-persoalan yang bisa menjadi bom waktu bagi Indonesia dan negara-negara lain yang ada sekawasan,” kata Agus.
“Indonesia punya persoalan dengan Malaysia, punya persoalan perbatasan Laut Cina Selatan, dan sebagainya. Maka Indonesia harus punya mekanisme diplomasi preventif dengan negara-negara lain,” kata Agus.
ASEAN bisa menjadi sarana diplomasi preventif itu. “Ini yang harus kembali dihidupkan karena kalau komunikasi itu macet, maka sesuatu yang unpredictable bisa terjadi,” kata Agus.
Agus menilai Indonesia sebenarnya bisa berperan ikut menyelesaikan konflik India dan Pakistan melalui ASEAN dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa, dengan mendorong pembahasan yang lebih substansial tentang konflik ini pada masa mendatang. [wir]
