Kediri (beritajatim.com) – Komunitas pers bersama UNESCO menyoroti pentingnya perlindungan terhadap pers mahasiswa dalam era digital yang penuh tantangan. Isu ini mengemuka dalam Seminar Nasional dan Peringatan World Press Freedom Day 2025 yang digelar oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI), dan Forum Alumni Aktivis Pers Mahasiswa Indonesia (FAA PPMI), di Auditorium IAIN Kediri, Minggu (4/5/2025).
Mengangkat tema “Memperkuat Perlindungan Terhadap Pers Mahasiswa di Era Digital”, kegiatan ini menegaskan peran strategis pers mahasiswa dalam melawan disinformasi dan meningkatkan literasi media. Acara tersebut mendapat dukungan penuh dari UNESCO yang menilai pers mahasiswa sebagai pilar penting demokrasi di lingkungan perguruan tinggi.
Ketua AJI Indonesia Nany Afrida menegaskan bahwa ancaman terhadap kebebasan pers tidak hanya dirasakan oleh jurnalis profesional, namun juga oleh kalangan pers mahasiswa. Bahkan, indeks kebebasan pers Indonesia terus merosot dalam tiga tahun terakhir.
“Bukan rahasia lagi ya teman-teman, bahwa kebebasan pers di Indonesia saat ini masih jauh dari ideal. Bahkan, memburuk. Meskipun setiap tahun Dewan Pers mengeluarkan indeks kebebasan pers yang masih dianggap baik, pada kenyataan lapangannya itu menunjukkan gambaran yang lebih suram. Bahkan, posisi kita teman-teman, berdasarkan Laporan World Press Freedom Index 2025 yang dirilis Reporters Without Borders (RSF) pada 2 Mei lalu. Tahun ini, indeks kebebasan pers di Indonesia tercatat kian merosot hingga ke posisi 127 dari 180 negara. Pada 2024, Indonesia berada di peringkat 111 di dunia dan pada 2023 di peringkat ke-108,” kata Nany.
“Di banyak daerah jurnalis masih mengalami kekerasan dan intimidasi. Itu kita ngomong tentang jurnalis profesional. Tapi kita jarang sekali membicarakan tentang teman-teman pers mahasiswa. Bahkan, di indeks kebebasan pers pun yang dikeluarkan Dewan Pers juga jarang,” lanjutnya.
Nany menilai pentingnya solidaritas antarjurnalis dan komunitas pers dalam membangun jaringan perlindungan terhadap pers mahasiswa yang kerap menjadi sasaran sensor, tekanan institusi, hingga serangan digital.
Dukungan dari UNESCO ditegaskan oleh Ana Lomtadze, yang hadir secara daring. Menurutnya, pers mahasiswa memainkan peran vital sebagai media independen pemuda yang menyuarakan isu-isu kampus dan masyarakat secara kritis.
“Anda mungkin tahu bahwa kemarin kita memperingati hari kebebasan pers sedunia yang tahun ini menyoroti pengaruh kecerdasan buatan yang semakin besar terhadap kebebasan berekspresi, dan lanskap media secara luas. Ini relevan bagi kita hari ini. Saatnya kita merenungkan tantangan dan tanggung jawab yang kita hadapi dengan transformasi digital,” kata Ana.
Menurut Ana, literasi media menjadi senjata utama dalam menghadapi disinformasi dan kompleksitas teknologi saat ini. “Cara kita memandang literasi adalah bahwa literasi membantu membekali kemampuan untuk berpikir kritis, memverifikasi fakta, mengenali informasi ini dan secara keseluruhan membantu menavigasi platform digital, dengan lebih aman dan kritis,” ujarnya.
Ana memastikan bahwa UNESCO bersama AJI akan terus mendukung pers mahasiswa untuk menegakkan prinsip jurnalisme yang etis dan aman secara digital.
Seminar hari pertama ini juga menghadirkan Sekjen PPMI Wahyu Gilang yang memaparkan data represi terhadap pers mahasiswa. Sepanjang 2013–2021, terdapat 331 kasus kekerasan yang dialami pers mahasiswa, dilakukan oleh birokrasi kampus, organisasi, hingga aparat.
Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu dan Direktur Eksekutif LBH Pers Mustafa Layong turut hadir dan memberikan pandangan terkait tantangan dan relevansi pers mahasiswa di tengah dinamika digital. Diskusi berlangsung dinamis dan terbuka, dipandu oleh Kepala Desk Humaniora Harian Kompas, Evy Rachmawati. [beq]
