Bondowoso (beritajatim.com) – Sebanyak 28 warga Desa Sumbersalak, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso, mengaku tidak pernah menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial RI.
Padahal mereka tercatat resmi sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Ironisnya, dana bantuan tersebut tetap tercatat cair dan diduga mengalir ke pihak lain yang tidak berhak.
Kasus ini mencuat setelah beberapa warga memeriksa data bantuan sosial milik mereka dan menemukan adanya ketidaksesuaian antara status pencairan dan fakta di lapangan.
Saniman (65), seorang buruh serabutan, menjadi salah satu korban. Ia mengaku tak pernah menerima sepeser pun dana PKH meski namanya aktif dalam daftar penerima.
“Walau nama saya masuk daftar penerima, saya tidak pernah menerima uang PKH sepeser pun,” ujarnya.
Setelah ditelusuri oleh kerabatnya, diketahui bahwa ATM dan buku rekening milik Saniman diduga dikuasai oleh seorang oknum agen di desa setempat.
Hal serupa dialami Turni (70), warga lanjut usia di desa yang sama. Putrinya, Laili, menyebut bahwa bantuan atas nama ibunya telah cair dan tercatat aktif dalam sistem SIKS-NG.
Namun, rekening atas nama ibunya justru tercatat milik orang lain yang disebut berasal dari Kota Cirebon.
“Ketika saya tanyakan ke pihak bank, ternyata rekening atas nama ibu saya justru tercatat atas nama orang luar. Padahal ibu saya tinggal di Sumbersalak,” ucap Laili dengan nada kecewa.
Menurutnya, sang ibu tidak pernah memegang ATM maupun buku rekening bantuan. Ia menduga adanya manipulasi oleh oknum tak bertanggung jawab.
“Bagaimana mungkin orang miskin seperti ibu saya dirampas haknya oleh oknum yang tidak tahu malu,” tegasnya.
Dari total 124 KPM PKH di Desa Sumbersalak tahun 2024, setidaknya 28 orang diduga menjadi korban penyimpangan.
Jumlah tersebut diperkirakan masih bisa bertambah seiring penelusuran yang dilakukan Dinas Sosial Bondowoso.
Sayangnya, saat pemanggilan klarifikasi oleh Dinas Sosial bersama Pemerintah Desa Sumbersalak, banyak KPM tidak hadir. Hal ini menimbulkan dugaan adanya intimidasi terhadap para korban agar tidak bersuara.
Kepala Dinas Sosial P3AKB Bondowoso, Anisatul Hamidah, mengatakan pihaknya telah meminta Koordinator PKH Kabupaten untuk berkoordinasi aktif dengan pemerintah desa guna mencocokkan data lapangan.
“Kita ingin mereka terbuka sesuai kondisi di lapangan. Saya suruh tanyakan dan cocokkan, mereka terima berapa bantuan tersebut. Kita juga buatkan berita acara dan sudah selesai menanyakan satu per satu penerima,” kata Anisatul.
Ia menyebut, saat ini pihaknya melakukan pendampingan terhadap KPM yang mengalami ketidaksesuaian data dan keterangan. Koordinasi juga dilakukan dengan Bank BNI untuk mencetak rekening koran masing-masing KPM.
“Dengan begitu nanti ketahuan kalau ada penyalahgunaan, apakah realisasi bantuan itu di agen atau di ATM. Tapi kita belum bisa menyalahkan siapa-siapa dulu. Kita masih telusuri satu per satu,” pungkasnya. (awi/but)
