Pasuruan (beritajatim.com) – Isu mengenai rotasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan belakangan ini santer terdengar, tak lama setelah Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, resmi menjabat.
Desas-desus yang berkembang di kalangan aparatur sipil negara (ASN) bahkan sempat mengaitkan penempatan pada posisi strategis dengan dukungan politik saat kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) lalu.
Beberapa pihak beranggapan bahwa para pegawai Pemkab Pasuruan yang sebelumnya memberikan dukungan terhadap pasangan petahana, Rusdi Sutejo dan digandengkan dengan nama lain saat itu, dipastikan akan menduduki posisi-posisi penting dalam struktur pemerintahan daerah. Isu ini menimbulkan spekulasi dan keresahan di internal birokrasi Kabupaten Pasuruan.
Menanggapi isu yang beredar luas tersebut, Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, yang akrab disapa Mas Rusdi, dengan tegas memastikan bahwa kabar burung tersebut merupakan
“hoax” atau tidak benar. Dirinya menjamin bahwa tidak ada praktik pilih kasih dalam menentukan penempatan atau promosi bagi ASN di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Pasuruan.
“Gak ada semuanya itu hoax. Jika memang pegawai tersebut berkompeten, dan memiliki etos kerja yang tinggi tidak menutup kemungkinan untuk saya promosikan di posisi yang lebih tinggi,” ungkap Mas Rusdi.
Selama masa kepemimpinannya, Mas Rusdi menyampaikan bahwa fokus utamanya adalah melakukan perbaikan sistem birokrasi yang dinilainya masih kurang efisien. Evaluasi terhadap kinerja dan kompetensi pegawai merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya reformasi sistem pemerintahan demi pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat Kabupaten Pasuruan.
Lebih jauh, Mas Rusdi tidak ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap pegawai yang dinilai tidak berkompeten. Dirinya bahkan siap untuk menonjobkan (memberhentikan sementara dari jabatan) atau mengembalikan pegawai tersebut ke posisi atau staf awal, meskipun yang bersangkutan sebelumnya telah mendapat promosi ke jenjang yang lebih tinggi.
Mas Rusdi memberikan contoh konkret mengenai tindakan yang telah diambil terhadap pegawai yang dianggap tidak kompeten.
“Kalau gak berkompeten ya buat apa dipertahankan. Kemarin ada yang gak kompeten di salah satu dinas saya nonjobkan, dan ada di Dinas Pendidikan itu yang saya kembalikan ke tempat asalnya padahal posisinya sudah saya promosikan ke tingkat lebih tinggi,” tambahnya.
Dengan pernyataan ini, Bupati Pasuruan Mas Rusdi ingin menegaskan kembali komitmennya untuk membangun pemerintahan yang profesional, efisien, dan berbasis kinerja di Kabupaten Pasuruan.
Kualitas dan etos kerja ASN akan menjadi penentu utama dalam penempatan jabatan, bukan kedekatan atau dukungan politik di masa lalu.
Hal ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi kerja ASN dan kepercayaan publik terhadap jalannya pemerintahan daerah. [ada/aje]
