Banyuwangi (beritajatim.com) – Melihat perkembangan Kabupaten Banyuwangi yang semakin pesat dalam pengentasan kemiskinan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf berharap daerah ini menjadi pelopor pelaksanaan Sekolah Rakyat—program pendidikan berasrama untuk anak-anak dari keluarga miskin yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Saya berharap Banyuwangi bisa menjadi pelopor dari Sekolah Rakyat ini,” ungkap Saifullah, saat pertemuan dengan sejumlah pilar penggerak sosial di Pendopo Shaba Swagata Blambangan Banyuwangi.
Sekolah Rakyat, menurut menteri yang akrab disapa Gus Ipul itu, merupakan salah satu program utama Presiden Prabowo Subianto dalam pengentasan kemiskinan. Dengan pengalaman Banyuwangi dalam menurunkan angka kemiskinan, Gus Ipul optimistis daerah ini mampu menggelar Sekolah Rakyat tahun ini.
“Banyuwangi ini kinerjanya cukup bagus, termasuk daerah dengan penurunan kemiskinannya yang tinggi. Karena itu kami berharap Banyuwangi bisa menjadi daerah pelopor Sekolah Rakyat. Ke depan dengan adanya sekolah ini harapnnya penurunan kemiskinan bisa lebih tinggi lagi,” kata Gus Ipul.
Data menunjukkan persentase penduduk miskin di Banyuwangi turun dari 7,34 persen pada 2023 menjadi 6,54 persen pada 2024. Gus Ipul menjelaskan, Sekolah Rakyat ditujukan untuk anak berusia SD hingga SMA dari keluarga yang masuk dalam dua desile terbawah dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Nanti siswanya berasal dari warga yang berada di desile satu (miskin ekstrim) dan desile dua (miskin),” terangnya.
Gus Ipul menambahkan, pelaksanaan Sekolah Rakyat akan melibatkan sejumlah kementerian. Kementerian Pekerjaan Umum bertugas menyediakan sarana dan prasarana, Kementerian Pendidikan bertanggung jawab atas rekrutmen guru, sementara Kementerian Sosial menangani rekrutmen siswa. Pemerintah daerah juga dilibatkan dalam proses seleksi siswa dan penyiapan infrastruktur awal.
“Jadi Bupati mengusulkan siswa dan gurunya. Karena itu kami membutuhkan dukungan kepala daerah,” kata Gus Ipul.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyambut antusias rencana pembangunan Sekolah Rakyat tersebut. Pihaknya telah menyiapkan beberapa aset daerah untuk mendukung realisasi program.
“Kita telah mengusulkan Rumah Susun di Kalipuro atau Balai Diklat di Licin yang akan diproyeksikan sebagai Sekolah Rakyat. Tinggal menunggu verifikasi dari kementerian,” ujarnya.
Selain infrastruktur, Ipuk juga memastikan kesiapan sumber daya manusia. “Untuk guru dan tenaga pendidiknya juga sama. Kita siap untuk mengalokasikan tenaga dari unsur PNS atau PPPK yang tentunya telah diseleksi oleh kementerian,” tambahnya.
Ipuk optimis program Sekolah Rakyat dapat diterapkan mulai tahun ajaran mendatang. “Insyaallah kalau dilihat persiapannya bisa dimulai tahun ajaran ini,” pungkasnya. [alr/beq]
