Malang (beritajatim.com) – Bisnis papan reklame di Malang Raya tengah mengalami penurunan signifikan, dengan omzet yang merosot hingga 60 persen pada awal tahun 2025. Penurunan ini dipicu oleh efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah dan ketidakstabilan ekonomi yang terjadi baik di dalam negeri maupun luar negeri. Kebijakan Pemerintah Amerika yang baru-baru ini dikeluarkan oleh Donald Trump turut memperparah kondisi ekonomi yang tidak menentu.
Pendiri Jade Indopratama, Rachmad Santoso, yang juga penyedia layanan papan reklame di Malang Raya, mengungkapkan bahwa banyak pelanggan yang memilih untuk tidak memperpanjang kontrak pemasangan iklan di papan reklame miliknya. Rachmad menyebutkan bahwa pelanggan mengurangi durasi iklan mereka karena ketidakstabilan ekonomi yang mempengaruhi keputusan mereka dalam beriklan.
“Faktor penyebabnya salah satunya ya karena efisiensi anggaran mungkin ya, karena pemerintah kan juga tidak mengeluarkan belanja untuk itu. Sehingga sejak awal tahun 2025 ini ada penurunan omzet kami hingga 60 persen,” ujar Rachmad Santoso kepada beritajatim.com, Selasa (15/4/2025).
Dalam menghadapi kondisi ini, Rachmad merasa terpaksa untuk mencari pelanggan baru. Namun, ia menyadari bahwa ketidakstabilan ekonomi, baik di sektor mikro maupun makro, telah mempengaruhi daya beli dan pengeluaran iklan dari para pengusaha. Rachmad juga menambahkan bahwa sektor advertising merupakan salah satu yang paling terdampak, karena gangguan pada hilir usaha ini akan langsung mempengaruhi seluruh ekosistem bisnis periklanan.
“Ya kami berharap pertumbuhan ekonomi hari ini bisa stabil. Pemerintah juga bisa memberikan keringanan untuk biaya sewa lahan maupun pajak periklanannya diberi keringanan. Harapan kami itu,” tambahnya.
Rachmad menyebutkan bahwa ia memiliki 30 titik papan reklame di Malang Raya dengan berbagai ukuran. Namun, dari jumlah tersebut, hanya sebagian kecil yang terpakai. “Paling banyak papan reklame saya ada di Kota Malang. Kalau di Kabupaten Malang juga ada, tapi tidak banyak. Kami berharap Pemkot Malang bisa memberikan keringanan untuk biaya sewa lahan dan pajak periklanannya. Karena saat ini usaha advertising sangat terdampak,” katanya.
Selain itu, Rachmad juga menjelaskan bahwa banyak pengusaha yang mengurangi masa tayang iklan mereka. “Biasanya bulan April dan Mei ini sudah ada PO baru, tapi customer banyak yang mengurangi pesannya. Kondisi ekonomi saat ini kan tidak stabil,” ujar Rachmad.
Sewa papan reklame yang dipatok Rp100 juta per tahun, ditambah biaya sewa lahan sekitar Rp8 juta dan pajak periklanan Rp6 juta, menjadi beban yang cukup berat di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu. “Semoga pajak atau sewa lahan bisa mendapat keringanan dari pemerintah. Karena bisnis advertising ini berada di ujung dan sangat bergantung pada stabilitas ekonomi,” tutup Rachmad. [yog/beq]
